Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 20-02-2006
  • 580 Kali

WUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI DAYAGUNA DESA

Sumenep-Infokom News Room : Sesuai paradigma saat ini, Desa dituntut lebih berdayaguna dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, karena penyelenggaraan pemerintahan desa bersentuhan langsung dengan pelayanan mesyarakat. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa timur, Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum dalam sambutannya saat membuka Seminar Nasional yang bertema Alokasi Dana Desa Peluang Mempercepat Kebijakan Pembaharuan Otonomi Daerah, berlangsung di Gedung PSBR Jombang, Sabtu (18/02). Agar pemerintahan Desa lebih berhasil guna, menurutnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memacu pemberdayaan pemerintah Desa agar lebih mandiri, dengan menyerahkan alokasi dana dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Saat ini di Kabupaten Jombang terdapat 306 Desa yang telah mendapatkan bantuan dana APBD masing-masing sebesar Rp. 5 juta. Sementara Koordinator OC Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Yogyakarta, Haryo Habirono mengatakan, Alokasi Dana Desa (ADD) oleh sebagian besar masyarakat desa diyakini mampu mempercepat perwujudan otonomi desa. �Selama ini di desa hampir tidak ada anggaran yang cukup signifikan jumlahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa,� ujarnya. Dikatakannya, sumber pendapatan asli desa, sejauh ini juga tidak didorong dan dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat desa sendiri. Menurutnya, LSM dan Perguruan Tinggi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap desa, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Bupati Kabupaten Jombang, Drs. Suyanto mengatakan, terobosan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang pada awal pelaksanaan Otonomi Daerah adalah, kebijakan publik yang tertuang dalam APBD sebagai respon politik berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk mennyikapi percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan SDM dan demokratisasi. Dalam seminar ini sebagai nara sumber Sekda Prop Jatim, Bupati Jombang, Koordinator OC Forum Pengembangan Pembaruan Desa, Ketua Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia, Ketua Asosiasi Badan Perwakilan Desa Indonesia. ( Info Jatim, Esha )