Media Center, Jumat ( 29/11 ) Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Achmad Fauzi, SH, mengapresiasi kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah bekerja maksimal dalam melaksanakan program nasional itu.
“Peran SDM PKH sangat penting untuk menyukseskan program pemerintah, karena mereka bekerja keras setiap hari turun ke lapangan memberikan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Wabup pada Rapat Koordinasi PKH Kabupaten Sumenep tahun 2019, di Hotel Utami, Jumat (29/11/2019).
Untuk itu, menurut Politisi PDI Perjuangan ini, para pelaksana PKH harus meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugasnya, terutama melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan selalu ramah terhadap masyarakat, karena SDM PKH sebagai pejuang program pengentasan kemiskinan di Sumenep.
“Pelaksana PKH bukan sekedar menyalurkan bantuan, namun juga melakukan pendampingan, penyuluhan dan advokasi terhadap keluarga penerima manfaat, sehingga sarana tersebut harus dilaksanakan dengan baik, agar kualitas keluarga di Kabupaten Sumenep semakin berkualitas,” tutur Achmad Fauzi.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2019, pemerintah melucurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di antara penerimanya ada PKH, yang juga membutuhkan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai penerima BPNT.
“Karena itu, pelaksana PKH harus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, sehingga penyaluran bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT dapat berjalan dengan baik di Kota Keris, Kabupaten Sumenep ini,” tegas Wabup.
Wabup berharap, SDM PKH melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pihak Kecamatan dan Kelurahan/Desa, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.
“Koordinasi itu penting untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan PKH, termasuk mengevaluasi dan mencari penyelesaian semua permasalahannya,” tandasnya.
Sementara Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Drs. Koesman Hadie, M.Si menambahkan, kegiatan ini untuk mensinergikan dan menyamakan persepsi tentang PKH dengan menyosialisasikan kebijakan PKH bagi pelaksana dan prospek ke depannya. Selain itu mempererat koordinasi dan membangun komitmen bagi penyelenggara PKH.
“Peserta kegiatan ini adalah seluruh SDM PKH yang terdiri dari tiga Koordinator Kabupaten, dua Supervisor PKH, dan dua puluh tujuh Koordinator Kecamatan, serta sebanyak dua ratus dua puluh tujuh pendamping PKH,” pungkasnya. ( Yasik, Esha )