Tolak Kenaikan Harga BBM, 50 Aktivis HMI Bakar Motor
News Room, Jumat ( 21/11 ) Sebanyak 50 aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep, Jumat (21/11) pagi, melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan aksi pembakaran satu unit sepeda motor milik pendemo sendiri. Para mahasiswa membakar sepeda motor di depan Kantor DPRD Sumenep. Api dengan cepat melalap sepeda motor hingga tinggal kerangkanya. Aksi pembakaran sepeda motor itu tak urung membuat aparat kepolisian terkejut. Mobil pemadam kebakaran pun didatangkan untuk memadamkan sepeda motor yang sengaja dibakar mahasiswa. Hal itu pun memicu protes dari para mahasiswa. Ketua Umum HMI Cabang Sumenep, Ahmad Hanafi mengatakan, desain aksi unjuk rasa kali ini adalah aksi teatrikal. Dan pembakaran sepeda motor itu hanya sebagai kelengkapan. “BBM naik, masyarakat kecil tidak kuat membeli, sehingga kesal pada sepeda motornya. Pembakaran sepeda motor itu sebagai perlambang kekesalan pada dirinya sendiri yang tidak mampu membeli BBM,”kata Hanafi, Jumat (21/11). Puas berorasi, mahasiswa menuntut agar anggota DPRD keluar menemui mereka, memberikan dukungan terhadap penolakan kenaikan harga BBM. Sementara Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma yang menemui langsung para mahasiswa mengaku mendukung sepenuhnya aspirasi mahasiswa. "Kami telah menerbitkan rekomendasi, mendukung tuntutan adik-adik mahasiswa. Aspirasi mahasiswa kami akomodir,"ujarnya. Sebelumnya, para aktivis HMI tersebut mengawali aksinya dengan melakukan "long march" sekitar 3 km. Sambil berjalan, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan "HMI untuk rakyat. Kartu sakti bukan solusi". Sebagai bentuk protes, para mahasiswa mendorong sepeda motor sepanjang jalan, sebagai lambang ketidakmampuan masyarakat membeli BBM yang harganya terus naik. Selain itu, mahasiswa HMI juga melakukan aksi teaterikal sepanjang jalan, menggambarkan tertindas dan sengsaranya masyarakat karena kenaikan harga. Di sisi lain, menggambarkan perilaku pejabat yang tersenyum melihat penderitaan rakyat. Mahasiswa juga menolak penerbitan tiga "kartu sakti" Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sejahtera (KKS), yang disebut-sebut sebagai pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif. Bagi mereka, realisasi tiga "kartu sakti" tersebut ke daerah, khususnya Sumenep masih menyisakan banyak pertanyaan. Bagaimana mekanisme penggunaan kartu itu ? Siapa yang berhak menerima ? Apa tolak ukurnya ? Ini masih tidak jelas. Karena itu, kami menolak tiga "kartu sakti" itu. ( Nita,Esha )
