TAHUN 2006, PENGADUAN PUBLIK MENINGKAT
Sumenep-Kominfo News Room : Jumlah pengaduan publik kepada penyelenggara pemerintahan pada 2006 meningkat dibanding pada 2005. Bila pada tahun lalu, tercatat 1.251 pengaduan, tahun ini sebanyak 3.924 pengaduan. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, Dr Soekarwo, SH. M.Hum, usai Rapat Evaluasi Pengaduan Pelayanan Publik di Jawa Timur, bertempat di Kantor Gubernur Surabaya, Kamis (28/9) menjelaskan, 3.673 dari 3.924 pengaduan telah diselesaikan, sisanya 251 pengaduan belum diselesaikan. Dari jumlah itu yang disampaikan secara langsung ke Dinas dan Isntansi sebanyak 3.841, sedangkan yang melalui help desk Dinas Infokom Jatim sebanyak 83 pengaduan. Sebanyak 65 pengaduan ditujukan kepada instansi pemerintah pusat, dan baru terselesaikan 31 pengaduan; 599 pengaduan ditujukan kepada Instansi dan Dinas Pemerintah Propinsi, baru terselesaikan 578 pengaduan; 1.268 pengaduan ditujukan kepada Kabupaten/Kota, yang terselesaikan baru 1.107; pengaduan yang dilayangkan kepada BUMN, BUMD Propinsi, dan BUMD Kabupaten/Kota masing-masing 68, 87, dan 1.837. Berdasarkan obyek pelayanan, PDAM mendapat banyak pengaduan dari masyarakat, 572 pengaduan. Sedangkan yang baru diselesaikan sebanyak 570 pengaduan. Urutan kedua yang mendapat banyak pengaduan, masalah pertanahan sebanyak 187, yang baru terselesaikan sebanyak 167. Menyikapi banyaknya pengaduan yang masuk ke PDAM, dia menjelaskan, selalu memberikan masukan kepada Instansi itu. Namun bila terus-menerus mendapat pengaduan dari masyarakat, dirinya tetap tidak bisa memberikan sanksi secara langsung. “Itu semua kan hak Walikota Surabaya,†katanya. Berbagai pengaduan diterima PDAM, di antaranya karena pipa yang bocor, sudah tua dan berkarat, airnya kecoklatan, serta air tidak keluar. “Rata-rata yang dikeluhkan masalah pipa bocor,†ujarnya. Sementara itu, pengaduan yang masuk melalui kotak Pos 9949 Jakarta 1000 (Kotak Pos Presiden), untuk pemerintah pusat 7 pengaduan, Pemprop 6, Kabupaten/Kota 31, BUMN 2, TNI (Kodam) 4. Menurut dia, bila ingin pelayanan publik selalu meningkat, harus ada citizen charter (perjanjian dengan masyarakat sebagai Warga Negara). “Bila hal itu dilakukan, pengaduan yang dilayangkan akan semakin sedikit,†katanya. Seperti yang dilakukan oleh Puskesmas Bendo, Kota Blitar yang menurut penelitian UGM mendapat peringkat pertama pelayanan publik terbaik di Jatim. “Ternyata yang dilakukan Kepala Puskesmas di sana adalah melakukan perjanjian pelayanan dengan setiap pasien yang datang,†ujarnya. Sehingga sekarang, yang datang ke Puskesmas tidak hanya untuk berobat, tapi juga untuk berkonsultasi. ( JNR,Soek, Esha )
Berita Terbaru
