Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 30-06-2007
  • 2470 Kali

Sebanyak 77 Pulau Di Jawa Timur Telah Diberi Nama

Sumenep-Kominfo News Room : Sebanyak 77 pulau yang ada di kawasan perairan Jawa Timur telah diberi nama oleh pejabat administratif setempat. Daftar nama itu akan ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah dan akan diserahkan ke forum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprop Jatim, Drs. Edy Mulyono di kantornya, Jumat kemarin (29/06) mengatakan, kepastian pemberian nama dilakukan setelah Pemprop bersama Ditjen Pemerintahan Umum Depdagri RI dan pakar toponim melakukan verifikasi dan penyempurnaan terhadap 77 pulau di 14 Kabupaten. Pemberian nama itu juga dikuatkan oleh hasil pantauan satelit milik Badan Koordinasi Survey Pemetaan Nasional yang menjelaskan bahwa 77 pulau itu masih tampak meski saat volume air laut sedang pasang. Menurut aturan, jika ada sebuah daratan yang masih tampak oleh penglihatan meski saat air laut sedang pasang, berapapun luasnya harus diberi nama. Pemberian nama dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, khususnya tertib penamaan unsur rupabumi di Jatim, serta agar Depdagri mengeluarkan suatu perundang-undangan semacam peraturan pemerintah atau menteri, terkait nama pulau baru itu. Pemberian nama harus dilakukan, meskipun ada beberapa permasalahan antar Kabupaten soal kepemilikan pulau, seperti yang dialami Bangkalan dan Gresik mengenai Pulau Karang Jamuang, antara Trenggalek dan Tulungagung terkait lima pulau yang terdapat di perbatasan daerah itu. Sebelum dilakukan vefikasi, jumlah pulau yang sudah bernama di Jatim sebanyak 367 pulau. Dengan bertambahnya 77 pulau, kini total menjadi 444 pulau, tersebar di 14 Kabupaten dengan rincian, Sumenep 121 pulau, Malang 98 pulau, Banyuwangi 15 pulau, Jember 50 pulau, Pacitan 31 pulau, Gresik 13 pulau, Trenggalek 57 pulau, Tulungagung 14 pulau, Blitar 27 pulau, Probolinggo 1 pulau, Situbondo 6 pulau, Sampang 1 pulau, Sidoarjo 4 pulaudan Madura 1 pulau. Perubahan jumlah itu akan dilaporkan ke Gubernur Jatim, kemudian pada Agustus 2007 sesuai petunjuk Mendagri sudah harus disampaikan ke forum PBB. Dari jumlah ini, masih besar kemungkinan pulau-pulau itu akan bertambah atau berkurang karena faktor alam. ( JNR, Esha )