• ADMIN
• 31-01-2009
• 515 Kali

Ratusan Siswa SDN Tonduk I Pulau Raas, Terkatung-katung

News Room, Sabtu ( 31/01 ) Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tonduk I, Kecamatan Raas, nasibnya terkatung-katung. Karena, mereka eksodus atau pindah sekolah ke Madrasah Ibtida’iyah (MI) Miftahul Ulum, tanpa mengantongi surat pindah dari lembaga sebelumnya. Para siswa SDN Tonduk I itu terpaksa pindah ke MI yang jaraknya tidak begitu jauh, dengan alasan sistem Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN Tonduk I tidak berjalan maksimal. Namun, kepindahan para siswa itu ternyata tidak direstui oleh tenaga pendidik maupun pegawai SDN Tonduk I. Bahkan, Kepala SDN Tonduk I beserta Dewan Guru tidak mau memberikan surat rekomendasi pindah sekolah kepada para siswanya. Sementara, pihak MI Miftahul Ulum menyatakan tidak berani menerima para siswa tersebut, karena tidak mengantongi surat pindah. Akibatnya, nasib ratusan siswa SDN Tonduk I tersebut terkatung-katung, dan tidak bisa mengikuti ujian semesteran. Mengetahui kondisi itu, Komisi D DPRD Sumenep, kemarin langsung memanggil kedua Kepala lembaga pendidikan tersebut, baik SDN Tonduk I dan MI Miftahul Ulum. Kemudian, dari Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama (Depag) Kabupaten Sumenep, juga hadir dalam pertemuan itu. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Drs. Moh. Hanif, mengatakan, berdasarkan dari hasil pertemuan itu, kedua belah pihak, baik Depag maupun Dinas Pendidikan menyatakan siap untuk segera mengatasi persoalan tersebut. “Ya mereka menyatakan sepakat akan menyelesaikan persoalan itu. Dan, menjamin sistem KBM di masing-masing lembaga pendidikan itu dilancarkan,”terang Hanif, kepada wartawan di kantornya, Jalan Trunojoyo, Sumenep, Jum’at kemarin (30/01). Untuk itu, Hanif meminta kepada Kepala SDN Tonduk I dan MI Miftahul Ulum, agar dalam menyelesaikan persoalan tersebut, wali murid hendaknya dilibatkan dan diberi pengertian. Disamping itu, pihaknya juga berharap kepada Dinas Pendidikan, agar meningkatkan pengawasan terhadap sistem KBM di masing-masing lembaga pendidikan, khususnya di kepulauan. “Jika KBM di semua lembaga pendidikan di kepulauan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan ketat, niscaya peningkatan mutu pendidikan akan tercapai. Tapi, yang ada malah seluruh SD akan kehilangan siswanya,”tegasnya. ( Nita, Esha )