News Room, Selasa ( 07/12 ) Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep yang akan memanggil pihak Pertamina, terkait sistem penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sejumlah kepulauan di Sumenep, seperti Masalembu dan Kangean mendapat tanggapan positif LSM AMI (Administrative Management Investigation). Sebab, selama ini berbagai persoalan muncul, meskipun pengiriman BBM ke kepulauan itu dilakukan melalui Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS). Ketua LSM AMI, Drs. R. Husein Tirtodhiredjo mengungkapkan, sebenarnya ada banyak persoalan yang harus diluruskan oleh pihak Pertamina maupun dari APMS dalam distribusi BBM ke kepulauan. Sebab, dari beberapa aspek memang dinilai banyak terjadi penyimpangan dari sisi aturan, sistem penyalurannya hingga distribusi kepada pengguna BBM. “Dari sistem distribusi misalnya, seharusnya pihak Pertamina bertanggung jawab menyediakan kapal tanker untuk mensuplai BBM kepada APMS di pelabuhan kepulauan terdekat, bukan malah APMS yang datang ke Pertamina di Depo Camplong dengan berbagai resiko transportasi dan sebagainya,”tegas Husein. Sebab, distribusi seperti itu akan banyak terjadi kebocoran, penyimpangan dan bentuk permainan lainnya. Bahkan, bisa terjadi distribusi berbelok ditengah jalan. Jadi, kalau Pertamina yang mendatangkan dengan kapalnya serta pengawasannya juga bisa langsung dilakukan Pertamina. Terbukti, jelas Husein, yang terjadi selama ini ada pasang surut harga BBM di kepulauan. Jika terjadi jatah BBM surut harga menjadi naik dan jika BBM pasang juga terjadi penurunan. Serta berbagai kendala lain juga akan menjadi alasan mahalnya BBM di kepulauan yang seakan tidak pernah henti. Disamping itu menurut aktifis LSM yang sering blusukan ke kepulauan ini berharap, untuk keperluan BBM keberbagai perusahaan seperti PLN, Migas, Seluler, Perusahaan Mutia dan sebagainya yang ada di kepulauan, kebutuhan BBM-nya menggunakan distribusi khusus. Dan itu harus dilakukan oleh pengusaha yang memang mensuplai BBM non subsidi. Tidak akan terjadi kesalahan pemanfaat BBM bersubsidi, yang seharusnya untuk masyarakat kemudian dijual kepada perusahaan, sehingga masyarakat kesulitan BBM, dan kalaupun ada terpaksa membeli dengan harga tinggi. ( Ren, Esha )