Pendataan Buta Aksara Oleh BPS Harus Sesuai Data Di Lapangan
News Room, Selasa ( 13/11 ) Masalah tuna aksara memang menjadi prioritas utama pembangunan pendidikan yang sedang dilakukan di Kabupaten Sumenep. Sebab, keberhasilan pendidikan indikatornya adalah tercapainya akses pendidikan bagi semua warga negara, yang ditandai semakin menurunnya tuna aksara di kalangan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Sumenep, Ir. H. Soengkono Sidik, S.Sos, M.Si pada acara pelatihan pendataan tuna aksara tahun 2012 di Hotel Utami Sumekar Sumenep, Selasa (13/11). Karena itu, pihaknya berharap pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep kali ini harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan data di lapangan. Apalagi, Kabupaten Sumenep sempat menempati nomor 2 di Jawa Timur dibawah Kabupaten Jember dalam hal buta aksara yang mencapai 169.743 jiwa buta aksara dari jumlah buta aksara di Jawa Timur yang mencapai 1.582.293 jiwa. “Untuk itulah, pendataan tuna aksara yang akan dilaksanakan di Sumenep harus secara baik dan terencana, karena hasil pendataan tuna aksara sangat menentukan terhadap kerangka kebijakan pembangunan pendidikan dimasa mendatang,”ujarnya. Karena itu, diharapkan petugas pendataan yang mengikuti pelatihan untuk mengikuti dan memahami materi dengan baik dan benar serta terjun langsung ke masyarakat, dan jangan sampai hanya dilakukan diatas meja. Disamping itu, para petugas pendataan tuna aksara dapat bekerja secara teliti dan cermat. Karena sedikit kesalahan akibatnya akan dirasakan dimasa mendatang. Sementara Kepala BPS Sumenep, Dra. Hj. Endang Sulastri menjelaskan, untuk pendataan tuna aksara kali ini akan dilakukan terhadadp 15 Kecamatan di Kabupaten Sumenep melalui dana APBD Perubahan Kabupaten Sumenep 2012. Karena, sebelumnya juga sudah dilakukan terhadap Kecamatan lainnya melalui dana dari BPS Pusat. “Untuk kali ini kami menekankan, agar para petugas betul-betul turun dan kami siapkan petugas secara berlapis, mulai dari koordinator hingga petugas yang turun kedesa-desa,”ujarnya. Sebab, sesuai dengan harapan pendataan tuna aksara kali ini harus dilakukan sesuai standar BPS. Meskipun diakui pegawai PBS terbatas untuk mendata hampir 47.000 jiwa buta aksara yang tersebar di 15 Kecamatan dataran dan kepulauan. Sedangkan jumlah petugas pendataan dibantu mitra BPS yang ada di Desa dengan total sebanyak 121 orang. ( Ren, Esha )
Berita Terbaru
