Pemkab Fasilitasi Soal Penundaan Konversi Mitan Kepulauan
News Room, Senin ( 11/04 ) Menindak lanjuti keinginan masyarakat kepulauan yang masih mengeluhkan harga minyak tanah (mitan) karena adanya penghentian subsidi mitan pasca adanya konversi mitan ke gas elpiji, direspon Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Yakni, dengan melayangkan surat ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Migas dan Pertamina Pusat. Sebab, ternyata masyarakat kepulauan masih banyak yang menggunakan mitan sebagai bahan bakar dirumah maupun penggunaan perahu nelayan. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. H. Syaiful Bahri, M.Si menjelaskan, dari hasil klarifikasi dengan warga masyarakat kepulauan memang sangat membutuhkan mitan, karena itu pihaknya menjembatani keinginan masyarakat tersebut. “Kami sudah melayangkan surat ke Dirjen Migas dan Pertamina Pusat, terkait dengan keinginan masyarakat agar menunda pencabutan subsidi mitan,”ujarnya. Namun, menurut H. Syaiful, hingga saat ini belum ada informasi terkait permohonan masyarakat tersebut. Dan pihaknya tetap menunggu hasil keputusan dari lembaga terkait. Bahkan, pihaknya juga koordinasi dengan perwakilan Pertamina di Surabaya, namun belum ada berita lebih lanjut. Sementara itu, sebelumnya masyarakat Kepulauan Sapeken mendatangi Kantor DPRD Sumenep, untuk difasilitasi penyelesaian persoalan mitan di kepulauan yang diduga akibat pengurangan jatah pengiriman minyak tanah bersubsidi oleh Pertamina. Sebab, ketergantungan warga Sapeken atas minyak tanah, sangat tinggi. Di Sapeken, minyak tanah itu lebih difungsikan sebagai bahan bakar untuk lampu teplok maupun lampu tekan dirumah maupun di perahu, dibanding memasak atau kepentingan di dapur, sehingga terjadi kelangkaan minyak tanah berujung pada tingginya harga hingga mencapai Rp. 13.000,00 hingga Rp. 14.000,00 per-liter. ( Ren, Esha )
Berita Terbaru
