NSP DESAK BENTUK BADAN KHUSUS TANGANI PASAR KEPULAUAN
: Belum adanya pasar di wilayah kepulauan khususnya Sapeken yang dikelola pemerintah Kabupaten Sumenep, nampaknya mendapat sorotan tajam dari Ketua Ngadek Sodek Parjuga (NSP) Sumenep, Yanuar Herwanto. Menurutnya, seharusnya Pemerintah Kabupaten Sumenep bertindak cepat untuk membuka pasar sebagai roda perputaran perekonomian, karena berdasarkan hasil tatap muka dengan tokoh masyarakat di Sapeken, ternyata Pemkab hingga saat ini belum bisa menyediakan pasar lokal, padahal hasil laut maupun tambang di Sapeken sangat bagus, sehingga nantinya mampu menunjang pangsa pasar.
Yanuar mengaku kaget dengan kondisi semacam itu, karena pasar yang selama ini beroperasi di Sapeken ternyata milik pribadi warga setempat, dengan sistem sewa kepada para penjual, yang harga sewanya cukup tinggi, yakni Rp.7.500.000,00 per-tahunnya. Karena itu, pihaknya mendesak kepada Pemkab sumenep agar secepatnya membentuk Badan atau Dinas khusus yang menangani pasar di kepulauan, sehingga perekonomian di Sapeken bisa terangkat.
Sementara itu Wakil Bupati Sumenep, Drs. H. Moch. Dahlan, MM ketika dikonfirmasi keruang kerjanya, Senin pagi (13/11) menyatakan, pembentukan Badan atau Dinas khusus menangani masalah di kepulauan, terutama penyediaan pasar tersebut tidak perlu dilakukan. Karena, mekanisme yang ada saat ini masih memadai, bahkan keluhan dari masyarakat kepulauan masih bisa diakomodir selama menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
Wakil Bupati mengakui, memang selama ini Pemkab belum menyediakan pasar di kepulauan Sapeken, karena pihaknya masih menunggu pengajuan pengadaan pasar dari Camat dan tokoh masyarakat setempat.
H. Moch. Dahlan menjelaskan, hingga saat ini Camat Sapeken belum mengajukan usulan secara resmi tentang pengadaan pasar dari Pemkab Sumenep. Menurutnya, keinginan usulan pengadaan pasar Pemkab di Sapeken selama ini masih berupa bincang-bincang saja. Yang jelas, Wabup mengaku, sangat setuju dengan usulan tersebut. ( Nita, Esha)
