Nahdlatul Ulama Desak Resolusi Jihad Masuk Sejarah
News Room, Kamis ( 15/11 ) Momentum peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember tak bisa dilepaskan dari rangkaian resolusi jihad Nahdlatul Ulama (NU). Sebab itu, dalam memperingati Hari Pahlawan wajib pula hukumnya mengenang jasa para Ulama NU yang dipimpin KH. Hasyim Asyari selaku perumus resolusi jihad. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mengatakan, resolusi jihad mewajibkan setiap muslim berjihad. Hukumnya fardu ain untuk melawan siapa pun yang akan kembali menjajah nusantara. Karena itu, resolusi jihad membakar darah juang kaum santri, para kiai, dan warga lainnya. Maka, 10 Nopember adalah puncak pertempuran kaum santri, para kiai, dan para pejuang lain dalam mewujudkan resolusi jihad NU dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga pasukan sekutu dibuat kewalahan,”kata Said Aqil yang disambut gemuruh tepuk tangan hadirin. Dia menegaskan, peran kiai NU yang tergabung dalam Laskar Sabilillah dan kaum santri yang terhimpun dalam Laskar Hizbullah dalam upaya perang melawan dan mengusir bangsa penjajah, tidak boleh dinafikan. Atas dasar itu, pengungkapan kembali, pelurusan, serta pengakuan terhadap sejarah resolusi jihad NU menjadi sangat penting, agar generasi muda bisa mengetahui histori yang sebenarnya. “Kita harus meneladani para Ulama NU dalam berjuang dan menggali ilmu pengetahuan. Anak cucu kita, khususnya dari kalangan NU dan pesantren, supaya mengetahui dan patut bangga, bahwa para pendahulu kita punya jasa yang besar terhadap bangsa dan negara,”kata Said Aqil. Berdasar catatan sejarah, Said Aqil mengungkapkan, Laskar Hizbullah berada dibawah komando KH. Hasyim Asyari dan secara militer dipimpin oleh KH. Zainul Arifin. Adapun Laskar Sabilillah dipimpin KH. Masykur. Selain itu, banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan pesantren itu menjadi komandan dan anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA). Menurut Said Aqil, tetesan darah dan keringat serta perjuangan mereka telah tercatat di museum negara Belanda, sementara di negara sendiri belum mendapat tempat yang layak. “PBNU sangat setuju dengan pernyataan sikap Gemasaba PKB yang mendesak agar resolusi jihad diakui faktanya dan dimasukkan buku sejarah,”jelasnya. “PBNU sudah menyerahkan segala urusan, aspirasi politik, dan perjuangannya ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). NU ya PKB, PKB ya NU. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan,”imbuhnya. ( JP, Esha )
Berita Terbaru
