Sumenep-Infokom News Room : Puluhan masyarakat miskin asal Desa Payudan Dundang, Desa Pordapor dan Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-guluk, Rabu (19/10), nglurug ke gedung DPRD Sumenep, dengan menggelar aksi diam. Koordinator lapangan (Korlap) Moh. Rasul, ketika ditemui News Room saat aksi itu dilakukan mengatakan, kedatangannya itu untuk menyampaikan aspirasi mengenai penyaluran PKPS–BBM atau Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, yang dinilai tidak tepat sasaran. Karena menurut Rasul, berdasarkan data yang ada di Desa Payudan Dundang, Desa Pordapor dan Desa Batu Ampar, ternyata penerima bantuan tersebut, mayoritas bukan orang miskin, melainkan orang menengah ke atas. Sedangkan masyarakat miskin sendiri hanya terdata sebagian kecil saja. Rasul juga menjelaskan, yang paling disesalkan, masyarakat miskin itu tidak tercantum sebagai penerima bantuan. Padahal menurutnya, yang tidak terdata itu merupakan orang-orang yang layak menerima bantuan. Karena itu, pihaknya berharap kepada pihak Legislatif untuk membantu memfasilitasi dan mengatasi masalah tersebut. Sementara itu beberapa menit kemudian, akhirnya 3 perwakilan dari masing-masing Desa itu diperkenankan masuk ke ruangan Komisi D, yang diterima langsung Ketua beserta anggota Komisi D DPRD Sumenep. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Marsum, ketika ditemui News Room usai tatap muka dengan perwakilan dari masyrakat Desa Payudan Dundang, Desa Pordapor dan Desa Batu Ampar menyatakan, akan segera menindak lanjuti keluhan yang disampaikan masing-masing perwakilan tersebut. Marsum menerangkan, kesalahan pendataan itu dimungkinkan memang disengaja, mengingat banyaknya data yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu, Komisi D memberikan kesempatan kepada masyarakat tersebut, untuk mendaftar ulang, sebagai penerima bantuan PKPS–BBM. Bahkan Marsum menyatakan, pihaknya akan memantau penyaluran bantuan tersebut, dengan mendatangi Desa-desa yang dianggap melakukan pemungutan kepada penerima bantuan, seperti halnya Desa Saronggi. ( Nita, Im )