Mahasiswa Demo, Sambut Anggota Dewan Dengan Hadrah
News Room, Senin ( 28/11 ) Kunjungan kerja yang kerab dilakukan anggota DPRD Sumenep, mengundang gerah para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS). Sejumlah aktivis KMS, Senin (28/11) pagi, menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumenep, sambil manabuh hadrah. Dalam aksinya, mereka juag membawa karton bertuliskan kecaman terhadap anggota dewan yang sering kali melakukan kunker, diantaranta “Anggota DPRD Sumenep harus mempertanggung jawabkan hasil perjalanan dinas yang telah dilakukan”. Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Ahmad Zainullah menjelaskan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat melihat wakilnya hanya selalu jalan-jalan keluar daerah dengan alasan Bimbingan Teknik (Bimtek) dan konsolidasi. “Kami terpaksa menyambut para anggota dewan dengan menabuh hadrah, untuk meminta transparansi dan pertanggung jawaban mereka atas perjalanan dinas yang dilakukan selama ini,”kata Zainullah didepan kantor DPRD Sumenep, Senin (28/11). Zainullah menilai, kunjungan kerja (kunker) anggota dewan itu tidak relevan dan terkesan menghambur-hamburkan dana milyaran rupiah dari APBD. “Meski kunker itu sudah sesuai dengan prosedur dan jadwal di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep, namun tindakan tersebut diluar batas kewajaran. Masak kunker hampir tiap minggu. Kapan kerjanya untuk masyarakat, kalau setiap minggu keluar kota. Untuk kunker anggota dewan ke Bali saja sudah menghabiskan dana sekitar Rp. 600 juta,”terangnya. Sementara, anggota Komisi C DPRD Sumenep, Fauzi Hasyim menyikapi aksi yang dilakukan mahasiswa itu merupakan hal yang wajar. “Biasa saja lah, mungkin mereka melakukan aksi karena tidak pernah diberi tahu secara transparan, terkait anggaran kunker itu. Padahal, mereka berhak untuk diberi tahu, tentang program dan kegiatan anggota DPRD,”ungkapnya. Menurut Fauzi, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan timbul kecurigaan, seharusnya memang ada dialog antara anggota dewan dengan mahasiswa, terkait kegiatan-kegiatan anggota dewan selama satu tahun, termasuk perlunya bimtek dan konsolidasi. “Masalah kunker, baik konsolidasi, study banding dan bimtek itu, setahu kami tidak ada yang namanya menghambur-hamburkan anggaran, atau jalan-jalan. Itu hak anggota dewan dan sudah diatur. Makanya perlu dialog. Tapi kebijakan adanya dialog ini merupakan ranahnya pimpinan dewan,”ujarnya menambahkan. ( Nita, Esha )
