KSAD DAN MENHAN SETUJU TNI TAK MEMILIH
Sumenep-Kominfo News Room : Sinyal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar TNI tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009 mendapat respons positif. Salah satunya dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Djoko Santoso. Menurut Jenderal kelahiran Solo tersebut, mayoritas prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat belum menginginkan hak pilih pada pemilu dua tahun lagi itu. "Sebagian besar prajurit berpendapat bahwa penggunaan hak pilih pada 2009 itu belum waktunya," kata Djoko di Mabes Angkatan Darat, Jalan Veteran, kemarin. Menurut dia, TNI-AD telah melakukan jajak pendapat dengan sampel siswa akademi militer, prajurit di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), kursus komandan rayon, dan kursus kecabangan. Selain itu, jajak pendapat juga dilakukan pada saat apel rapat pimpinan, pangkotama, apel komandan batalyon, dan institusi lain di lingkungan Angkatan Darat. Hasil jajak pendapat secara berjenjang itu juga telah disampaikan kepada panglima TNI sesuai prosedur yang berlaku. "Tapi ingat, TNI-AD bukan dalam kapasitas menentukan. Soal hak pilih itu nanti akan dibahas oleh pemerintah dan DPR. Kami hanya memberikan masukan secara hierarkis," kata Djoko. Jenderal bintang empat itu menegaskan, penggunaan hak pilih TNI harus mempertimbangkan lima hal. "Yang pertama lebih pada pertimbangan banyak manfaat atau mudaratnya, lalu soliditas TNI-AD, dan netralitas prajurit," paparnya. Djoko juga berharap, penggunaan hak pilih itu harus tetap mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku dan prinsip menjaga persatuan. "Jangan sampai ada konflik yang merugikan," tuturnya. Dihubungi secara terpisah, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono secara pribadi menyatakan mendukung pernyataan KSAD. Dia berpendapat, hak pilih itu sebaiknya menunggu kesiapan dan kematangan prajurit TNI. Selain itu, juga memperhatikan perkembangan perangkat sosial dan ekonomi lainnya. "Kalau tentang posisi angka hasil jajak pendapatnya, saya tidak tahu persis. Tapi, sekitar 75 persen di TNI-AD tak setuju hak pilih. Angkatan lain, saya belum tahu. Itu hasil sementara saja," ujarnya saat ditemui usai salat Jumat di kantornya. Mantan duta besar untuk Inggris Raya itu mengatakan, secara umum, Mabes TNI hingga kini belum menyelesaikan survei tentang penggunaan hak pilih bagi prajurit. Dia memperkirakan, survei masih membutuhkan waktu satu tahun lagi. "Memang mendekati pemilihan umum. Tapi, itu (survei) harus dilakukan sambil menunggu perubahan undang-undang politik," katanya. Juwono mengakui, di tingkat bawah, belum semua prajurit sadar akan hak-hak politik ketika TNI boleh memilih. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan konflik. "Akan terjadi pengotak-kotakan antarprajurit, baik antarangkatan maupun di dalam angkatan, tentang siapa yang akan dipilih. TNI rawan sekali pecah di situ," katanya. ( JP, Soek )
Berita Terbaru
