KPI Minta Ruang Gerak Perempuan Di Perlebar
Sumenep-Kominfo News Room : Munculnya kemiskinan bagi ruang gerak perempuan di masing-masing wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya keinginan tiap individu untuk menaikkan derajat hidup maupun ekonominya, tapi yang paling utama penyebabnya, yakni akibat adanya struktur yang tidak adil dan kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan. Karena, selama ini kebijakan yang sudah dibuat, mayoritas tidak melibatkan perempuan didalamnya. Sehingga, hal itu merupakan awal proses pemiskinan terhadap perempuan. Demikian diungkapkan Agus Gunawan Wibisono, Pengurus Infid (International NGO Forum on Indonesian Development), ketika menghadiri dialog publik tentang pemiskinan perempuan dan target penyampaian MDG’s (Millineum Development Gold’s), yang diprakarsai KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Cabang Sumenep, Sabtu pagi (17/11). Menurut Agus, di era globalisasi ini, seharusnya perempuan bukan lagi dijadikan sebagai pendamping dibelakang saja, tapi perempuan harus mempunyai ruang gerak yang cukup, karena perempuan dinilai juga bisa berkreasi. Agus menerangkan, sebetulnya dalam setiap pengambilan kebijakan apapun, perempuan harus dilibatkan. Namun kenyataannya, hingga saat ini ruang gerak perempuan masih relatif rendah, seperti halnya dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), yang seharusnya 30 prosen itu pengambil kebijakan adalah perempuan, namun kenyataannya, minim sekali perempuan yang dilibatkan didalamnya. Karena itu, pihaknya berharap kepada pemerintah, agar dalam pengambilan suatu kebijakan tidak lagi mempersempit ruang gerak perempuan, sehingga perempuan dapat berperan sebagai garda depan suatu pembangunan. Agus mengakui, bahwa paternalistik di Pulau Garam ini masih melekat kuat, sehingga kehadiran KPI ini diharapkan mampu mendongkrak pemikiran baru bagi kaum perempuan di Madura ini. Karena itu, pihaknya akan terus memberikan dukungan dan partisipasi kepada gerakan KPI untuk merubah ruang gerak kaum perempuan, karena pihaknya yakin, jika KPI dibiarkan berjalan sendiri menjajaki kaum perempuan di Madura tidak akan berhasil. Sementara itu, Sekretaris KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Cabang Sumenep, Sunhiyah, yang kerab disapa Acuk mengatakan, langkah awal yang sudah dilakukan pihaknya untuk mendongkrak gerakan perempuan di Madura, khususnya Sumenep ini, yakni dengan mengadakan pertemuan rutin yang diawali dari tingkat Desa, kemudian memberikan pembelajaran kepada kaum perempuan, agar bisa mengkritisi kebijakan yang ada, terutama di Desanya masing-masing. Acuk menjelaskan, dalam gerakan anti kemiskinan perempuan itu, ternyata mendapat respon positif dari masyarakat. Terbukti, setiap bulannya, anggota yang masuk menjadi KPI selalu bertambah. Karena, sesuai dengan fakta, bahwa kaum perempuan itu selama ini haus akan kegiatan yang berbeda, artinya tidak hanya terfokus pada kegiatan pengajian dan arisan saja. Adapun nara sumber yang dihadirkan dalam kegiatan dialog publik yang diprakarsai KPI tersebut, yakni Ning Suti’ah mantan Presidium Nasional KPI dari kelompok kepentingan petani, Agus Gunawan (Pengurus Infid), dan Abd. Rahman (perwakilan dari BAPPEDA Sumenep). ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
