KEPENGURUSAN DEWAN PENDIDIKAN HARUS DILAKUKAN MELALUI VIT AND PROPERTEST
Sumenep-Infokom News Room : Kepengurusan Dewan Pendidikan Sumenep (DPS) telah berakhir tanggal 12 Nopember 2005 yang lalu. Namun, hingga saat ini status DPS belum jelas, apakah akan diperpanjang atau kepengurusannya akan direformasi. Menyikapi persoalan tersebut anggota Komisi D DPRD Sumenep Drs. Moh. Hafidz Syukri ikut angkat bicara dan berharap agar kepengurusan DPS diganti yang baru. Dikatakan, kekosongan anggota atau kepengurusan DPS jangan dibiarkan terlalu lama, sebab tugas dan fungsi DPS dalam dunia Pendidikan sangat signifikan. Menurutnya “ Sekarang diperpanjang atau tidak, ini masih belum pasti, tapi yang jelas DPS itu masa berlakunya tiga tahun dan sudah berakhir�. Menurut Politisi asal PKB ini mestinya, sebelum berakhir masa jabatan mereka, Pemkab telah mempersiapkan kepengurusan untuk mengangkat pengurus yang baru. “ Namun sampai saat ini jelas Hafidz Syukri kepengurusan itu belum jelas. Kami belum tahu pasti kapan akan dilakukan reformasi,�katanya. Selanjutnya dikatakan, Dewan Pendidikan di Kabupaten Sumenep sangat penting artinya, untuk peningkatan mutu Pendidikan. Lebih jauh Hafidz berpendapat, ke depan DPS harus dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kemamuan yang tinggi. Itu tak lain dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan. “ Saya tidak yakin Dewan Pendidikan Sumenep akan jalan dengan baik, jika diisi oleh orang-orang yang punya kepentingan, akan tetapi tidak punya kepedulian dan tanggung jawab terhadap pendidikan “, tukasnya. Hafidz tidak tahu pasti bagaimana mekanisme pengangkatan atau rekrutmen anggota DPS baru. Sebab hal tersebut adalah kewenangan Pemkab. Tetapi, Hafidz mempertimbangkan, kepengurusan tersebut harus dilakukan melalui vit and proper test “, kalau dulu memang tidak begitu, tapi saya berharap saat ini atau kedepan ada vit and proper test yang dilakukan oleh komisi D,� ujarnya. Hal ini sambung Hafidz agar masyarakat dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan calon anggota DPS. Selain itu penilaian Hafidz, satu kelemahan dalam kepengurusan DPS yang lalu, banyak pengurus yang ternyata double jabtan dengan organisasi diluar DPS. (JP,Im)
