• ADMIN
• 29-07-2008
• 558 Kali

Fraksi Laporkan Suara Rakyat

DPRD Sumenep News: Laporan hasil Serap Aspirasi masa Reses ke-II Tahun Sidang 2008 DPRD Kabupaten Sumenep disampaikan 28/7 2008 lalu dalam forum rapat paripurna. Penyampaian laporan serap aspirasi oleh masing-masing fraksi itu berlangsung di ruang Graha Paripurna lantai dua gedung DPRD dari pukul 09.00 hingga pukul 12.00 WIB. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. KH. Abuya Busyro Karim, Msi itu, dihadiri Wakil Bupati Drs H. Moh. Dahlan, Wakil Ketua DPRD KH. Waris Ilyas, jajaran Muspida, Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, seluruh jajaran kepala Dinas, Kantor dan Bagian dilingkungan Pemkab Sumenep, dan segenap undangan lainnya yang terdiri dari Ulama, tokoh masyarakat, LSM dan wartawan. Dalam laporan yang disampaikan masing-masing Juru Bicara (Jubir) fraksi, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 hingga masa sidang kedua, dinilai masyarakat masih terkesan monoton. Perubahan yang signifikan tidak tampak sama sekali dalam hasil-hasil yang dicapai. Oleh karena itu, melalui kesempatan reses masyarakat berharap, bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD untuk periode tahun-tahun mendatang perlu diupayakan langkah-langkah kreatif, inovatif, efisien dan efektif. Ini diperlukan, agar jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih memberikan kontribusi bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Jubir Fraksi Amanat Rakyat (FAR), Iskandar, mengungkapkan, terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam penilaian masyarakat masih kurang memenuhi kreteria yang baik. Setidaknya menurut kacamata masyarakat awam, peningkatan dan pengaspalan yang dibangun dengan APBD Tahun Anggaran 2007 sudah banyak yang rusak. “Disamping pekerjaan yang kurang baik, penyelesaiannya juga tidak tepat waktu, seperti jalan menuju desa Pajenangger yang sangat dibutuhkan itu tidak kunjung selesai. Begitu juga dengan pembangunan plengsengan tangkis laut di Kecamatan Sapeken, Gayam dan Raas. Belum habis tahun anggaran, proyek tersebut sudah banyak yang retak-retak dan siap hancur”, ungkapnya. Penilaian yang sama tentang kurangnya hasil realisasi APBD TA 2007 juga disampaikan Jubir Fraksi Perjuangan Reformasi Umat (FPRU), H. Aries Sumantri, dalam laporan resesnya. Hanya saja Sumantri menilai kekurangan itu tampak sekali pada sisi pemerintahan bidang kependudukan. Menurutnya, administrasi kependudukan selama ini masih belum menunjukkan sifat akomodatif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. “Kita tentunya prihatin ketika mendapatkan kenyataan bahwa sebagian masyarakat belum bisa memiliki kartu identitas penduduk sebagai bukti bahwa Ia adalah penduduk, dikarenakan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan baik dalam memenuhi biaya maupun pengurusan pembuatannya”, katanya. Searah dengan pendapat FPRU, dalam salah satu poin laporannya Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) juga menyoroti masalah pembuatan KTP. Bedanya dengan FPRU, Jubir FKB Drs. Mas’ula Ahmad tidak lagi mengkritisi tetapi lebih menekankan pada upaya penggratisan pembuatan KTP. “Masyarakat menginginkan agar pembuatan KTP digratiskan. Sekali lagi digratiskan seperti halnya di Kabupaten Pamekasan. Masyarakat juga menyayangkan, kenapa pembuatan KTP di Kabupaten Sumenep mahal. Padahal bila dibandingkan dengan PAD Pamekasan yang rendah sudah berani menggratiskan pembuatan KTP, mengapa Sumenep tidak berani”, jelasnya. Masalah KTP juga dikupas oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) melalui Jubirnya Drs. K. Moh. Washil Khalid. Dalam soal KTP kata Washil, terdapat rantai birokrasi yang panjang sehingga membuat proses pembuatannya memakan waktu yang lama. Padahal, panjangnya rantai birokrasi ini dapat memberikan peluang terjadinya pungli oleh oknum petugas. “Karena hal tersebut, masyarakat mengharapkan untuk pembuatan KTP Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mendelegasikan ke UPTD di berbagai kecamatan guna mencetak sendiri KTP yang diminta masyarakat”, katanya. Pada kesempatan ketiga penyampaian laporan hasil reses, Jubir Fraksi Partai Golkar (FPG) Hj. Endang Sri Rahayu, mengungkapkan, bahwa APBD sesungguhnya merupakan sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Dengan APBD semestinya dapat diproyeksikan pencapaian pelaksanaan pembangunan kearah yang lebih baik, efektif dan efisien serta dinamis dalam segala medan. “Namun pada kenyataannya, khusus dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat menilai sejauh ini belum ada terobosan baru sehingga pelaksanaan pembangunan dari tahun ketahun terkesan berjalan monoton. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari sebagian besar hasil pelaksanaan program pembangunan masih belum memberikan kontribusi perubahan yang signifikan”, ungkapnya. (Humas DPRD Sumenep)