FKMS Nglurug Disdik, Pertanyakan Keaksaraan Fungsional
News Room, Senin ( 26/08 ) Belasan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumekar (FKMS) Sumenep, Senin (26/08) pagi, nglurug kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Mereka menduga program Keaksaraan Fungsional (KF) Disdik Kabupaten Sumenep tidak berjalan maksimal, sehingga penurunan buta aksara tidak berhasil, bahkan kelompok warga belajar di sejumlah Desa se Kabupaten Sumenep dinilai fiktif. Koordinator aksi, Eko Wahyudi mempertanyakan kinerja Disdik terhadap program KF, karena anggaran yang disediakan mencapai milyaran rupiah dan ternyata tidak sebanding dengan hasilnya. Bahkan program itu diduga menjadi salah satu kedok untuk memperkaya diri. "Kami telah konfirmasi ke sejumlah Kades terkait pelaksanaan KF disetiap Desa, yang tidak maksimal dan anggaran tidak sampai pada kelompok KF. Seperti yang terjadi di Desa Banmaleng, Kecamatan Giligenting, di Desa itu terdapat 52 kelompok warga belajar, namun selama ini tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan pengentasan buta aksara,"katanya. Sesuai data, semestinya dana yang diterima oleh kelompok warga belajar itu sebesar Rp. 6 juta, dengan program diantaranya pengentasan buta aksara. "Tapi ternyata tidak pernah ada dan kegiatan pun tidak pernah terlaksana. Hanya ada kelompoknya saja. Ini kami ketahui setelah konfirmasi kesejumlah kepala desa, berarti kan program fiktif ?,"tudingnya. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Moh. Shadik mengakui jika jumlah buta aksara di Kabupaten Sumenep masih tinggi, namun setiap tahunnya pihaknya telah melakukan penurunan dengan program KF tersebut. Pada tahun 2010 lalu, jumlah buta aksara di Sumenep mencapai 134.540 orang, dapat dikurangi dengan program KF pada tahun 2011 lalu mencapai 129.214 orang, pada tahun 2012 lalu menurun hingga tersisa 111.124 orang hingga saat ini masih proses penurunan. ”Setiap tahun pasti ada penurunan yang signifikan hingga saat ini tinggal 111.124 orang. Dan tahun ini ada target, yang anggarannya tiap tahun terus bertambah. Untuk tahun 2011 lalu sebesar Rp. 2,7 milyar, dan tahun 2012 mencapai Rp. 6,4 milyar,"paparnya. Selain itu, Moh. Shadik membantah jika anggaran bagi setiap kelompok warga belajar Rp. 6 juta, namun hanya Rp. 3.600.000,00 per-kelompok. “Tidak benar kalau anggaran tiap kelompok wajib belajar Rp. 6 juta, tapi hanya Rp. 3,6 juta. Untuk mengetahui kepastian buta aksara menurun atau tidak, kami selalu melakukan evaluasi,”ungkapnya. Terkait dengan dugaan fiktif program KF yang dilayangkan aktifis FKMS, Shadik mengaku tidak mempermasalahkan. "Wajar-wajar saja mereka melakukan aksi dengan melayangkan tudingan negatif. Ini bentuk kontrol terhadap program di Disdik Sumenep,"tukasnya. ( Nita, Esha )
