Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 24-08-2017
  • 578 Kali

Dalam Pengelolaan Anggaran, Perangkat Desa Harus Dilibatkan

Media Center, Kamis ( 24/08 ) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep,  H. Ahmad Masuni, SE, MM mengajak para Kepala Desa untuk memberdayakan seluruh perangkat Desa, mulai Sekretaris Desa hingga Kepala Seksi (Kasie) yang ada di lembaga Pemerintahan Desa, sehingga seluruh perangkat Desa bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep ini pada kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kabupaten Sumenep tahun 2017, Kamis (24/08) di Pendopo Agung Keraton Sumenep.

“Jadi, semua perangkat Desa yang ada harus bekerja sesuai dengan tugasnya, sehingga tidak terkesan pengelolaan anggaran Dana Desa hanya dimonopoli seorang saja,”ungkapnya.

Sebab, tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini, masing-masing pejabat di Pemerintahan Desa memiliki tanggung jawab. Seperti halnya Kepala Desa sebagai pengguna anggaran, bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran yang ada di Desa.

Selanjutnya, Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang melakukan perencanaan, perubahan dan membuat pertanggung jawaban. Sedangkan Kepala Seksi (Kasi) sebagai pelaksana kegiatan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan semacamnya.

Kemudian, Bendahara Desa juga memiliki tugas mencairkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen administrasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

Diakui H. Masuni, jika kendala sumber daya manusia menjadi persoalan tersendiri, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja dalam pemerintahan Desa di Sumenep. Disamping itu, juga adanya Perundang-Undangan yang sering terlambat dalam mensosialisasikan ke Desa, sehingga kadang kurang dipahami oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa.

“Bahkan, kondisi geografis yang ada di Kabupaten Sumenep menjadi persoalan tersendiri yang mengakibatkan pertanggung jawaban, penyerapan dana dan outputnya sering terlambat,”tambahnya. ( Ren, Esha )