Bupati Sumenep: Kami Tidak Melarang Pimpinan OPD Memberikan Informasi Kepada Media
Media Center, Selasa ( 10/04 ) Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak melarang pimpinnan Organisasi Perangkat Daeah (OPD) di jajarannya untuk memberikan konfirmasi maupun informasi kepada media massa.
Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyo Karim, M.Si mengatakan, pihaknya tidak melarang pimpinan OPD untuk memberikan konfirmasi kepada media massa yang memang membutuhkan informasi.
Hanya saja, pihaknya meminta pimpinan OPD tidak memberikan pernyataan sendiri kepada media massa, jika ada konfirmasi dalam proses penyelesaiannya tidak sekedar dilakukan oleh OPD-nya sendiri, namun melibatkan beberapa OPD lainnya, harus melalui Humas Pemkab Sumenep.
“Saya hanya menginstruksikan kepada kepala OPD kalau ada konfirmasi untuk menyelesaikan suatu masalah melibatkan beberapa OPD lainnya, jangan dilakukan sendiri, namun melalui Humas Pemkab Sumenep, supaya diantara pimpinan OPD tidak saling menyalahkan.” tegas Bupati didampingi Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sumenep, Abdul Kadir, SH di sela-sela pemantauan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA sederajat di SMA Negeri 2 Sumenep, Selasa (10/04).
Bupati menyatakan, pimpinan OPD wajib memberikan informasi dan konfirmasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh OPD-nya sendiri, sehingga tidak boleh pimpinan OPD memberikan komentar terhadap kegiatan program OPD lainnya.
“Silahkan pimpinan masing-masing OPD memberikan konfirmasi maupun informasi tentang program dan keberhasilan instansinya kepada media karena tidak ada larangan. Jadi intinya kalau mau bicara atas nama beberapa OPD untuk konfirmasi itu yang tidak boleh.” jelas Bupati.
Bupati berharap, pimpinan OPD tetap memberikan informasi kepada wartawan yang bertugas di Kabupaten Sumenep, supaya pemerintah daerah tidak terkesan membatasi ruang media massa untuk memperoleh kebutuhan informasi.
“Kami harap pimpinan OPD agar tetap memberikan informasi dan konfirmasi terhadap program dan kegiatannya sendiri, karena pemerintah daerah tidak ingin menyulitkan media. Namun Pimpinan OPD harus ingat jangan sampai pernyataannya itu melibatkan dan menyudutkan OPD lainnya.” pungkasnya ( Yasik, Fer )
