Media Center, Jumat ( 28/07 ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep terus memantau fenomena kekeringan yang sering menjadi persoalan tahunan di sejumlah wilayah di Sumenep. Sebab, kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan penting masyarakat di daerah rawan kekeringan.
Sekretaris BPBD Sumenep, Drs. Mulyo Trisno, M.Si kepada wartawan, Jumat (28/07) mengungkapkan, dalam upaya membantu masyarakat di daerah kekeringan, instansinya melakukan pengajuan pendistribusian air, baik ke pemerintah pusat maupun propinsi Jawa Timur.
“Sebab, anggaran yang disediakan untuk bencana kekeringan bukan hanya dari APBD, tetapi juga propinsi karena keterbatasan anggaran yang ada di daerah,”ungkapnya.
Dikatakan, untuk mengatasi krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini, BPBD mengusulkan anggaran Rp 300 juta lebih untuk pendistribusian air bersih.
Disamping itu, BPBD Sumenep juga mengusulkan ke pemerintah pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana instalasi air bersih, perpipaan dan pengeboran sekitar Rp 1 milyar lebih, serta pengadaan tandon 38 unit sebesar Rp 190 juta lebih. Dan tahun ini sebanyak 45 Desa diusulkan rawan kekeringan dengan rincian, 18 Desa kering kritis, sedangkan 27 Desa diantaranya masuk Desa kering langka.
“Usulan ini diharapkan dapat diterima pemerintah, agar bisa meringankan beban masyarakat utamanya di daerah rawan kekeringan,”tandasnya. ( Ren, Esha )