Hingga Kini, Warga Sumenep Merekam E-KTP Capai 90 Persen
Media Center, Selasa ( 12/11 ) Hingga saat ini, masyarakat Sumenep belum seluruhnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, karena warga yang telah melakukan perekaman e-KTP mencapai 90,1 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Ir. Edy Rasiyadi, M.Si, mengatakan, saat ini jumlah penduduk Sumenep mencapai 1 juta 133 ribu 755 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 551 ribu 400 orang dan perempuan 582 ribu 355 orang.
Dari penduduk wajib KTP mencapai 892 ribu 141 jiwa, yang telah melakukan perekaman e-KTP telah mencapai 803 ribu 797 jiwa atau 90,1 persen.
“Penduduk yang sudah ber-KTP elektronik mencapai 768 ribu 226 jiwa atau 95,57 persen dan e-KTP belum tercetak mencapai 35 ribu 571 orang atau 4,43 persen,” jelas Sekda Edy Rasiyadi saat membuka Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di Hotel C1, Selasa (12/11/2019).
Sekda meminta pihak terkait untuk menjemput bola dalam rangka mempercepat proses perekaman yang masih menyisakan 10 persen, sehingga pada tahun ini, warga yang merekam e-KTP, realisasi mendekati 100 persen.
“Yang jelas, berbagai lembaga dan masyarakat menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk sejumlah kepentingan sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan,” imbuh Sekda Edy Rasiyadi.
Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan tema pelayanan administrasi kependudukan melalui penerbitan NIK tunggal dalam rangka validasi dokumen kependudukan menuju satu data, diikuti oleh 200 orang di antaranya dari OPD, Camat, Kepala Desa, Puskesmas dan petugas register desa.
Selain menuntaskan perekaman e-KTP, pihak terkait juga menyelesikan akta kelahiran anak di Sumenep, karena sampai saat ini, anak usia 0 hingga 18 tahun yang memiliki akta kelahiran belum mencapai 100 persen.
“Sesuai data, kepemilikan akta kelahiran di usia itu, baru mencapai 205 ribu 294 dari jumlah anak mencapai 274 ribu 162 jiwa atau sekitar 75 persen. Mayoritas mereka yang tidak memiliki akta kelahiran adalah masyarakat berdomisili di pedesaan,” pungkas Sekda Edy Rasiyadi. ( Yasik, Fer )
Berita Terbaru
