Wapres: Bangun Rasa Malu untuk Cegah Korupsi
Sumenep-Kominfo News Room : Memba ngun integritas pribadi dan rasa malu kepada diri sendiri dan masyarakat, harus terus dibangkitkan untuk mencegah terjadinya korupsi, ataupun terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan aturan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla sebagaimana dikutip mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Ciputat, Asyumardi Asra, Rabu (4/4), menjawab pers, seusai bersama Rektor UIN Komaruddin Hidayat bertemu Wapres di Istana Wapres, Jakarta. "Wapres tadi menyinggung, di Indonesia ini ada nilai-nilai yang dipegang, yaitu rasa malu jika melakukan hal-hal yang tidak baik seperti korupsi dan sebagainya. Namun, belakangan ini, hal-hal itu seperti menjadi biasa, sehingga perlu dibangkitkan lagi, selain membangun integritas pribadi," ujar Asyumardi. Menurut Asyumardi, sekarang ini banyak orang yang takut berbuat korupsi, karena takut pada hukum. "Akan tetapi, kepatuhan pada hukum itu belum terbangun dari diri pribadi masing-masing. Oleh karena itu, Wapres meminta selain membangun integrity diri pribadi, juga harus membangkitkan rasa malu," tambah Asyumardi. "Integrity atau integritas itu adalah kesadaran publik dan individu untuk, jika mereka mempunyai kekuasaan, maka mereka itu akan menggunakan kekuasan itu sesuai dengan tujuan-tujuan yang sah. Sekarang, bagaimana menumbuhkan kesadaran diri mereka bahwa otoritas dan kekuasaan yang mereka miliki itu harus digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sah. Itulah yang harus dibangun," jelas Asyumardi. Menurut Asyumardi, meskipun lembaga-lembaga seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadyah sudah menyelenggarakan program anti korupsi. "Namun, program anti korupsi ini juga harus dilengkapi dengan program pengembangan integrity. Karena orang takut korupsi, karena hanya takut pada hukum semata-mata dan tidak build in dengan dirinya," tandas Asyumardi. Asyumardi menambahkan bahwa pengembangan integrity harus dilakukan di berbagai lingkungan di pemerintah, organisasi masyarakat (ormas)dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). "Sebenarnya sudah ada, akan tetapi belum menggelombang sebagai gerakan yang momentum. Itulah yang harus dikonsolidasikan terus menerus, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia," demikian Asyumardi. (KCM,Ong )
Berita Terbaru
