News Room, Sabtu ( 19/01 ) Wacana relokasi Dolly ke Madura bukan ide Dinas Sosial (Dinsos) Propinsi Jatim. Bantahan itu menindaklanjuti adanya pemberitaan berbagai media bahwa ada wacana relokasi Dolly ke pulau Madura yang idenya dari Dinsos Jatim. Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Propinsi Jatim, Drs. Fahrur Rozi Syata, M.Si, saat menggelar jumpa pers di kantornya Surabaya, Jumat (18/01) kemarin mengatakan, asal muncul pemberitaan itu terjadi pada saat acara penyuluhan HIV/AIDS di lokalisasi Dolly yang dilaksanakan Dinsos Jatim kerjasama dengan Yayasan Abdi Asih Surabaya. Usai membuka acara itu, Kadinsos diwawancarai wartawan dari berbagai media tentang kedepan, apa ada rencana untuk merelokasi Dolly ke tempat lain, mendapat pertanyaan itu, Rozi menjawab beberapa tahun lalu, Dolly Surabaya ada wacana untuk dipindah. “Sebetulnya, wacana yang saya lontarkan tadi bukan wacana Dinsos Jatim, melainkan saya mengutip wacana Balitbang Surabaya yang melakukan penelitian merelokasi Dolly,†ujarnya. Menurut dia, merelokasi Dolly ke tempat lain dinilai tidak masuk akal, artinya, wacana itu kemungkinan besar tidak akan terwujud. “Pemprop bersikap tidak ada untuk merelokasi Dolly ini,. †katanya. Lebih lanjut Rozi menjelaskan, memindahkan lokalisasi ke tempat lain itu bukan hal yang mudah, karena, menyangkutkan berbagai faktor terutama akan berhadapan dengan budaya setempat, masyarakat, kesediaan PSK mau dipindah, dan butuh anggaran yang cukup besar. “Sulit diwujudkan, jangankan program merelokasi Dolly, wacana saja sulit terealisasikan,†paparnya Instansi yang menangani masalah kesosilaan yang menyangkut tentang PSK hanya memberikan pelatihan kepada para PSK di Jatim. Pelatihan itu berupa pemberian kursus menjahit, memasak, dan pembelajaran memotong rambut (salon). Berdasarkan analisa Dinsos Jatim, jumlah PSK yang berada di Dolly 1.000 orang, sedangkan dilokalisasi Jarak 1.500 orang. Sebagaimana yang diberitakan beberapa media, wacana relokasi Dolly ini dilontarkan Balitbang Surabaya dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini, disampaikan ke DPRD Surabaya yang merepson positif wacana ini.( JNR, Esha )