Terkait Pembekuan BOS Beberapa Sekolah, Disdik Tak Ambil Resiko
News Room, Kamis ( 09/04 ) Insiden pembekuan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) bagi lima SMP di Kabupaten Sumenep yang kepala sekolahnya memasuki masa periodesasi sangat disesalkan para pemerhati pendidikan di Bumi Sumekar ini. Pasalnya, pihak terkait yang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, terkesan lambat mengatasinya.
“Lha, ini kan sudah berbulan-bulan kepala sekolahnya yang masuk periodesasi. Kok tidak segera diganti yang definitif, kalau memang alasan pencairan BOS terkait periodesasi?,” kata Pembina LP2M (Lembaga Pengembangan Pendidikan Madura) di Sumenep, Amin Jakfar, M.Pd, pada News Room, Kamis (09/04).
Menurut mantan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dungkek ini, semestinya masalah bekunya dana BOS itu tidak dibiarkan berlarut-larut. “Mau dari mana nanti biaya operasionalnya? Ini sudah memasuki bulan keempat masih belum cair,” tambahnya.
Sementara pihak Disdik sendiri tampaknya tak mau ambil resiko, jika mencairkan dana BOS tanpa adanya kepala sekolah yang definitif.
“Yang kita khawatirkan nantinya ada terjadi penyalahgunaan. Karena yang sudah masuk periodesasi itu statusnya sudah turun sebagai kepala sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Drs. H. Ahmad Shadik, M.Pd pada media ini.
Sebelumnya diberitakan ada 5 SMP yang BOS-nya sampai saat ini masih belum cair. Kelima SMP itu ialah SMPN 5 Sumenep, SMPN 1 Manding, SMPN 2 Saronggi, SMPN 1 Guluk-guluk, dan SMPN 1 Ambunten. Masing-masing dipimpin oleh Imam Wahyudi, R. Farid Mashudi, Suhardi, Puji Handoko, dan Akhmad Fudil. ( Farhan, Esha )
Berita Terbaru
