TEKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK, HIDUPKAN LAGI PROGRAM KB
Sumenep-Kominfo News Room : Pemerintah daerah akan menghidupkan kembali program Keluarga Berencana, karena meski program ini merupakan kebijakan pemerintah dimasa orde baru, namun program itu memilki peran yang sangat penting dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Menurut penegasan Wakil Bupati Sumenep, Drs. H. Moch. Dahlan, MM ketika pembuka rapat kerja Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil di Hotel Utami Sumekar Sumenep, Kamis pagi (29/06). Walaupun program Keluarga Berencana itu merupakan salah satu program masa pemerintahan orde baru, semestinya tidak perlu dihilangkan di era saat ini, karena setelah program Keluarga Berencana di era reformasi ditiadakan, pertumbuhan penduduk di negara ini tidak terkendali, bahkan monitoring terhadap perkembangan kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan. Oleh karenanya, munculnya fenomena ini pemerintah daerah menekankan Dinas terkait untuk mengagendakan kembali program KB dan program kesehatan lainnya seperti Posyadu Namun demikian menurut Wakil Bupati, keberhasilan program tersebut bergantung dari peran aktif PKK Kabupaten dan Kecamatan serta pihak Kecamatan sebagai ujung tombak di tingkat bawah. Ditempat yang sama Wakil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Jawa Timur, Drs. Iwan Hariyadi menuturkan, persoalan kependudukan ini bukan hanya masalah jumlah angka statistik saja, melainkan menyangkut harkat kehidupan manusia itu sendiri, untuk itu tidak mungkin proses pembangunan tanpa melibatkan penduduk, sehingga pemerintah mempunyai peran pelayan publik yang memfasilitasi dan melindungi serta mengakui status identitas kependudukan. Hanya saja Iwan Hariyadi mengaku, pihaknya sangat menyayangkan dengan adanya kepemilikan identitas penduduk ini, ternyata kesadaraan masyarakat masih minim. Buktinya, kepemilikan akte kelahiran di Jawa Timur masih berada dibawah 40 prosen, padahal kepemilihan akte kelahiran ini sangat penting untuk perlindungan hukum bagi seorang anak. Iwan Hariyadi menambahkan, kendati pihaknya melakukan upaya dan meregulasi tertib administrasi kependudukan, namun sampai saat ini belum menampakkan hasil yang signifikan, karena terbentur dengan berbagai kendala, seperti masalah pendanaan, hal ini disebabkan belum adanya kesamaan persepsi akan pentingnya data kependudukan ditingkat pengambil kebijakan. ( Yasik,Esha )
