News Room, Selasa ( 07/06 ) Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep, nglurug gedung DPRD setempat, pada Selasa (07/06) pagi. Mereka ingin menagih janji terkait transparansi kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRD Sumenep, Sambil membawa poster berisi kecaman terhadap anggota dewan, nampak sebuah mobil mainan diseret oleh para aktivis PMII, hingga masuk ke gedung DPRD Sumenep, dengan berjalan mundur. Ketua PMII Cabang Sumenep, Rusman Hadie menjelaskan, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan pihaknya terhadap anggota DPRD Sumenep, yang terkesan mengenyampingkan tuntutannya dalam menyikapi transparansi kunjungan kerja anggota dewan ke sejumlah daerah. “Kami sudah mengajukan surat untuk beraudiensi, tapi tidak ada tanggapan, dan kami juga sudah melayangkan surat minta keterbukaan pelaksanaan kunker tersebut, ternyata sampai sekarang juga tidak ada jawaban. Makanya, kami sengaja datang ke gedung dewan ini sambil menyeret mobil mainan dengan berjalan mundur. Tujuannya, kami tidak ingin kunker anggota dewan hanya sebagai kedok untuk berjalan-jalan saja tanpa ada hasil,”kata Rusman, didepan gedung DPRD Sumenep, Selasa (07/06). Setelah mengisi daftar tamu di gedung DPRD Sumenep, para aktivis PMII tersebut, akhirnya diperkenankan masuk menemui Wakil Ketua DPRD setempat, Faisal Mukhlis, S.Ag. “Permintaan teman-teman PMII terkait transparansi anggaran kunker anggota DPRD Sumenep, akan kami bicarakan di internal gedung dewan. Karena penanggungjawab anggaran di dewan ini, adalah Sekretariat Dewan, makanya kami akan mengajak Sekretaris Dewan (Sekwan) termasuk Kabag, untuk duduk bersama,”terangnya. Faisal menambahkan, jika ada keputusan dari rapat internal itu apakah akan dibeberkan atau tidak anggaran kunker itu, secepatnya akan diberitahukan pada aktivis PMII. “Namun, langkah awal kami akan mencoba mengecek surat yang dilayangkan aktivis PMII tersebut, apakah surat itu sudah masuk ke pimpinan atau belum. Kalau memang sudah masuk, pastinya kami akan tindak lanjuti surat yang pertama terlebih dahulu, mengenai audiensi. Untuk surat yang kedua terkait transparansi anggaran akan ditindak lanjut kalau surat pertama sudah terlaksana,”ungkapnya. ( Nita, Esha )