Sms Pengaduan :
news_img
  • ADMIN
  • 23-12-2013
  • 477 Kali

Sosialiasi Penyusunan Grand Desain Dan Road Map Reformasi Birokrasi

News Room, Senin ( 23/12 ) Sejak tahun 2010 lalu, pemerintah telah menyusun grand design reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dimana reformasi birokrasi harus dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana, menuju tatanan administrasi publik yang lebih baik. Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, M.Si pada acara pembukaan “Sosialisasi Penyusunan Grand Desain dan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2013, di Hotel Utami Sumekar, Senin (23/12) mengungkapkan, melalui sosialisasi tersebut diharapkan akan memberikan informasi yang konstruktif bagi proses pembangunan Sumenep, yang sampai saat ini juga sangat serius melaksanakan reformasi birokrasi. “Selama ini, birokrasi dianggap sebagai penghambat kemajuan. Sebab, birokrasi dianggap ribet, berbelit-belit dan mahal. Bukan cuma itu, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh birokrasi, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya,”ungkapnya. Kendala yang pertama, organisasi pemerintah belum tepat fungsi dan tepat ukuran. Kemudian masih banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindah, inkonsisten, dan multitafsir. Selanjutnya, manajemen SDM belum efektif dan optimal untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. Disamping itu tegas Bupati, pelayanan publik yang masih belum bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat. Serta masih adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dan pola pikir dan budaya kerja belum mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif, produktif, serta profesional. Sementara Asisten Administrasi Pemerintahan Sekdakab Sumenep, Drs. H. Ach. Aminullah, M.Si menjelaskan, Sosialiasi Penyusunan Grand Desain dan Road Map Reformasi Birokrasi adalah untuk memberikan arahan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025. “Diharapkan, reformasi birokrasi mulai di Kementrian, lembaga maupun pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, melembaga, dan berkelanjutan,”tambahnya. Sementara itu hadir dari Pusat Lembaga Adminitrasi Negara, Septiana Dwi Putriani, SE, M.Kom, bersama nara sumber lainnya yang akan memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut. ( Ren, Esha )