• ADMIN
• 27-11-2004
• 545 Kali

SEJAK LAHIR NU BELUM TENTUKAN JENIS KELAMIN

Sumenep-Infokom News Room : Dijadikannya Lembaga Keagamaan sebagai jembatan kepentingan politik, nampaknya hal tersebut bukan sesuatu yang baru, dimana organisasi keagamaan sejak dulu, baik diera Orde Baru apalagi diera reformasi saat ini, tidak sedikit partai politik mengibarkan bendera, bahwa kehadiran partainya dipercaturan poltik tanah air merupakan bagian dari organisasi keagamaan seperti NU dan lembaga lainnya. Terbukti beberapa waktu lalu, Ketua DPC NU Kabupaten Sumenep, KH. Ilyasi Siraj, SH, M.Ag mengemukakan, bahwa keberadaan NU kerap kali dimanfaatkan demi kepentingan politik semata, bahkan organisasi keagamaan terbesar di tanah air ini telah diseret partai politik, hanya untuk menjaring suara agar partainya menang dalam pemilu. Kendati demikian menyikapi fenomena itu menurut Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Sumenep, Drs. KH. Abuya Busyro Karim, M.Si sejatinya peristiwa itu terjadi disebabkan NU sejak lahir tidak pernah menentukan kemana arah dan pijakan NU sebagai organisasi keagamaan, akibatnya tidak sedikit kader NU maupun masyarakat yang meragukan, apakah lahirnya NU tersebut sebagai Diniyah Ikjimatiyah atau malah NU diciptakan untuk berkiprah dalam politik praktis. Dijelaskan pula, secara organisasi yang ditetapkan dalam Khittoh NU 1926 yakni sebagai Diniyah Iktimaiyah atau sebagai organisasi keagamaan, akan tetapi dalam prakteknya itu NU ternyata lebih mementingkan dunia politik. ”Sejak lahir sampai sekarang, NU memang berat untuk mentukan jenis kelamin, apakah dalam kiprahnya itu benar-benar Diniyah Ikjimatiyah atau juga masuk dalam dunia politik praktis”, tegasnya. KH. Busyro Karim menambahkan, keberadaan NU dalam blantika politik sebenarnya bukan secara kelembagaan, akan tetapi dilakukan oleh perorangan yang mengiginkan kursi jabatan politik. Untuk itu dirinya mengusulkan, agar selayaknya NU jika terjun dalam politik lebih mendominasi politik kenegaraan bukan pada tataran politik praktis. ”Seharusnya NU itu bergerak dalam high politik bukan pada politik praktis”, ungkapnya. ( Yasik, Im, Esha )