Saran Dan Masukan, Sempurnakan Program Pembangunan
News Room, Selasa ( 10/07 ) Wakil Bupati Sumenep, Ir. H. Soengkono Sidik, S.Sos, M.Si pada Sidang Paripurna DPRD Sumenep, Selasa (10/07) dengan acara Penyampaian Laporan Komisi-komisi terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011, mengungkapkan berbagai saran dan harapan yang disampikan masing-masing Komisi, pihaknya sangat respek dan akan menjadikan itu semua sebagai masukan berarti dalam melakukan pelaksanaan program tahun berikutnya. Menurutnya, masukan yang diberikan masing-masing Komisi di DPRD Sumenep akan menjadi acuan untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan berbagai program pembangunan pada tahun mendatang. “Kami sangat respek terhadap upaya yang dilakukan para anggota DPRD Sumenep yang kemudian disampaikan pada Sidang-sidang Komisi di DPRD Sumenep, yang kemudian menerima dengan baik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2011,”ujarnya. Bahkan, upaya anggota DPRD Sumenep yang melaksanakan pembahasan tidak hanya dilakukan di Fraksi-fraksi maupun Komisi-komisi di DPRD Sumenep, namun juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan, dan telah disampaikan pada Sidang Paripurna yang dilaksanakan saat itu. Sementara itu berbagai saran, himbauan dan pertanyaan dalam pemandangan umum Fraksi tersebut, diantaranya terkait dengan Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah, Pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep, Realisasi Belanja dan SILPA, Realisasi Belanja Bantuan Keuangan, Perencanaan Daerah, Pengelolaan APBD untuk kepentingan publik, Ketersediaan pelayanan publik dalam APBD, Pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Struktur Organisasi, dan masalah pelayanan kesehatan masyarakat. Disamping itu juga, terkait dengan Pembangunan Rumah Kumuh, Pemekaran Desa, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Kantibmas, Eksplorasi Migas, Pendirian Usaha Ritel, Peningkatan BUMD, Kapal KM DBS I dan DBS II, serta issue solar oplosan. Salah satu saran dari Komisi A, yakni tentang Kecamatan sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari beberapa aspek, baik mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana maupun otonomisasi anggaran. Hingga terkait Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan hasil fit and proper test hendaknya dijadikan acuan utama dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural. Komisi C menyampaikan indikator pemerintahan yang baik adalah yang akuntabel, transparan dan taat hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep beserta segenap jajaran birokrasinya berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya, agar setiap program dan kegiatan pemerintah yang didanai dengan dana publik, dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dan komisi C menyarankan salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas pekerjaan kegiatan fisik, sangat dibutuhkan adanya pengawasan yang berkesinambungan serta perlu adanya optimalisasi konsultan pengawas di lapangan. Serta Bappeda sebagai dapurnya perencanaan di daerah untuk selalu melakukan inovasi yang bersifat koordinatif dengan Unit Satuan Kerja lainnya, khususnya yang menyangkut program kegiatan hendaknya mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi lagi dan ada kesan membagi habis anggaran pada SKPD, serta untuk menghindari adanya tumpang tindih kegiatan. Sedangkan Komisi D salah satu sarannya tentang sertifikasi guru yang diharapkan meningkatkan mutu pendidikan, tetapi justru menimbulkan masalah, diantaranya kecemburuan antar guru di sekolah, juga masih dipertanyakan keprofesionalannya. Oleh karena itu, sepakat dan mendukung uji ulang kompetensi guru bersertifikasi tersebut. Serta masih adanya pelaksanaan program PNPM Mandiri yang belum maksimal yang diharapkan kepada Eksekutif dan teman-teman petugas PNPM, juga semua pihak untuk memberikan pengawasan, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan kita bersama. ( Ren, Esha )
