News Room, Selasa ( 16/08 ) Demi mewujudkan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dimedan perang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, bakal melakukan Rehabilitasi Nisan dan Taman Makam Pahlawan (TMP).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, S.Sos, M.Si mengatakan, pada tahun ini Pemkab setempat, telah mengalokasikan anggaran senilai Rp. 230 juta untuk rehabilitasi di Taman Makam Pahlawan, berupa rehab nisan dan rehab monumen.
“Alokasi dana rehab Taman Makam Pahlawan yang disediakan melalui APBD tahun 2016, senilai Rp. 230 juta. Meliputi Rehab Nisan sebesar Rp. 130 juta, dan Rehab Monumen sebesar Rp. 100 juta,”terang Ramli, Selasa (16/08).
Ia menuturkan, Taman Makam Pahlawan sudah seharusnya dipelihara dan dikelola, agar menjadi kebanggaan, menjadi simbol penghargaan dan menjadi wahana penanaman nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan, terutama bagi generasi muda. Rehab Taman Makam Pahlawan, baru dianggarkan tahun ini. Untuk tahun kemarin hanya bersifat pemeliharaan saja.
“Memang diperlukan peningkatan pemeliharaan, rehabilitasi/pemugaran dan peningkatan fungsi TMP secara terus menerus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku,”paparnya.
Adapun fungsi Taman Makam Pahlawan adalah sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, dan sebagai Obyek Studi dan Ziarah.
Ramli mengungkapkan, bahwa rehab Taman Makam Pahlawan ini akan dilakukan setelah peringatan HUT ke 71 Kemerdekaan RI. Sebab, proses rehab tersebut memakan waktu satu hingga dua bulan. Apalagi anggarannya baru bisa direalisasikan pada triwulan ke dua tahun 2016.
“Ya tidak mungkin dilaksanakan rehab menjelang Hari Kemerdekaan RI. Bisa-bisa kegiatan rutin peringatan HUT Kemerdekaan RI terganggu, seperti renungan suci dan ziarah Taman Makam Pahlawan. Karena kegiatan itu dilakukan secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, bersama Forum Pimpinan Daerah, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat,” ungkapnya. ( Nita, Esha )