Reformasi Birokrasi Wujudkan Pemerintahan Amanah
News Room, Jum’at ( 07/12 ) Reformasi birokrasi sangat membutuhkan dukungan kualitas aparatur yang profesional. Kualitas aparatur akan menjadi kunci bagi terbangunnya kembali kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah. Demikian dikatakan Deputi Bidang Pendidikan Spimnas Lembaga Administrasi Negara, Drs. Anggiat M. Sinaga, M.Si pada Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Propinsi Jawa Timur Angkatan XV Tahun 2007 di Bandiklat Balongsari Surabaya, Kamis (06/12). Menurut Anggiat, reformasi birokrasi harus diarahkan pada upaya menciptakan birokrasi yang terbuka, profesional dan akuntabel, sehingga dapat memacu pemberdayaan masyarakat dan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi serta dapat membangun sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pada Diklat ini Anggiat mengharapkan, ada empat kompetensi yang akan dibangun yakni kompetensi kepemimpinan, teknis general administratif, bersosialisasi dan beretika. Ini semuanya menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing instansi maupun di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Prop. Jatim, Drs. Syahrazad Masdar, MA saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Jatim, H. Imam Utomo, proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. Tugas pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh aparatur negara melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan good governance. Semangat reformasi telah mendorong pendayagunaan aparatur negara untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Pelaksanaan reformasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan dalam birokrasi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah guna menjawab berbagai tuntutan dan tantangan baik yang bersifat lokal, nasional maupun tantangan global. Sedangkan kepemimpinan yang berkualitas akan menjadi faktor utama terwujudnya birokrasi yang amanah dan profesional menuju pemerintahan yang memiliki akuntabilitas publik sebagaimana yang diharapkan. Melalui birokrasi yang amanah, pembangunan daerah akan berjalan secara akseleratif melalui dukungan investasi yang berbasis kesejahteraan masyarakat. Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Drs. Budi Santoso menambahkan, Diklat kepemimpinan tingkat II dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang disempurnakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2000 sesuai peraturan dimaksud secara tegas bahwa sasaran Diklat Pim II adalah terwujudnya PNS yang mempunyai kompetensi yang sesuai jenjang jabatannya pada tingkat Eselon II. Diklat diikuti 200 peserta yang terdiri dari berbagai instansi baik pusat, daerah, dan instansi vertikal dari seluruh Indonesia. Diklat ini mengambil tema Penataan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Dalam Rangka Efektivitas Pembangunan dan Terwujudnya Good Governance. ( JNR, Esha )
Berita Terbaru
