Rakor Trantibum Bangun Citra Satpol Pp Profesional
Sumenep-Kominfo News Room : Rapat Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian membangun citra Satpol PP kedepan lebih profesional. Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Propinsi Jatim Drs Chusnul Arifin Damuri MM MSi pada Pembukaan Rapat Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Hotel Garden Surabaya, Kamis (12/7) mengatakan, dilaksanakannya rakor ini, terkait tugas Satpol PP yang sangat berat, selain mengamankan ketentuan peraturan daerah tentang trantibum. Menurutnya, tugas yang dilaksanakan Satpol itu juga menjadi bagian tangung jawab pemerintah daerah, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemda juga mempunyai tanggung jawab menciptakan ketentraman dan ketertiban. “ ini juga menjadi salah satu syarat agar pemerintahan di daerah berjalan dengan baik,†katanya. Dalam pelaksanaan trantibum tentang PKL, strenkali dan lainnya, satpol PP memakai suatu sistem dan tidak asal melaksanakan penertiban. Ini langkah profrsional yang harus dilakukan, seperti memahami tupoksi, sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan tidak emosional. “Iangkah-langkah ini perlu pendekatan, tidak arogan, dan harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik,†ungkapnya Makanya Satpol PP dalam melakukan trantibum perlu memperhatikan landasan hukum yang tertuang dalam kebijakan peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif. Sedang dalam asas umum bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan good governance sangat diperlukan suatu kondisi yang dinamis yang memungkinkan penyelenggaraan negara dan warga negara dalam aktivitasnya dalam suasana tertib, tentram, teratur, dan aman. Oleh karena itu untuk mencermati situasi dan kondisi ini, tantangan tugas kedepan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan semakin berat, karena banyaknya nuansa politik, sosial, dan ekonomi muncul dipermukaan, sehingga stabilitas pelaksanaan pemerintah di daerah akan sedikit mendapat gangguan. Menyikapi situasi ini, perlu adanya kebersamaan antara Satpol PP propinsi dan kabupaten/kota dalam menyamakan visi dan misi sebagai bentuk antisipasi permasalahan yang timbul. Selanjutnya Chusnul menambahkan, dalam penyelenggaraan trantibum dan penegakan perda, perlu adanya kecermatan dalam penjabarannya dalam tugas di lapangan. Bila tidak dilakukan secara berhati-hati akan bersinggungan dengan aparat lain, dan masyarakat banyak. Oleh karena itu rapat yang digelar ini, bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Kegiatan berlangsung sehari dan diikuti 38 Kepala Satpol PP dari kabupaten/kota se- Jatim. ( JNR,Ong )
Berita Terbaru
