News Room, Kamis ( 17/02 ) Proyek pelabuhan nasional di Desa Brakas, Kecamatan/Pulau Raas, yang dikerjakan sejak tahun anggaran 2008 lalu, dengan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 2 milyar, mangkrak. Nilai fisik yang dikerjakan diperkirakan baru 50 persen dari total anggaran tersebut. Padahal, pada tahun anggaran 2010 lalu, Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga mengucurkan dana sebesar Rp. 9 milyar. Namun, bukti fisik di lapangan tidak ada perkembangan yang signifikan. Hal itu diungkap Miftahorrahman, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep, setelah meninjau lokasi proyek pelabuhan tersebut. “Saya tidak paham, kenapa proyek berskala nasional itu mangkrak. Padahal, kebutuhan masyarakat setempat terhadap pelabuhan itu sangat besar, karena bisa memicu peningkatan roda perekonomian,”kata Miftahorrahman, anggota DPRD Sumenep asal Pulau Raas ini. Legislator asal PPP ini juga mengatakan, dengan anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan nasional, semestinya sudah bisa dioperasikan, meski belum maksimal. “Tapi kenyataannya, pembangunan pelabuhan itu masih jauh dari target. Di lokasi hanya ada batu gunung yang tertata sepanjang 1,3 kilometer dan belum diaspal. Sedangkan, fasilitas lain, seperti listrik, kantor serta kebutuhan lain yang sifatnya urgen juga belum ada,”ujarnya. Mifta berharap, keberadaan pelabuhan yang menghubungkan pelayaran ke dan dari Bali, Jangkar, Kalianget serta antar pulau di Sumenep, seperti Pulau Kangean dan Masalembu itu, secepatnya bisa difungsikan. “Kami minta pemerintah pusat, dan Pemprop Jatim, supaya segera menyelesaikan proyek pelabuhan nasional di Pulau Raas ini. Kalau pelabuhan itu cepat dioperasikan, otomatis perekonomian warga pulau di Sumenep akan semakin baik,”ungkapnya. ( Nita, Esha )