• ADMIN
• 08-01-2009
• 883 Kali

Potongan BLT Masih Terjadi Di Tingkat Bawah

News Room, Kamis ( 08/01 ) Kasus indikasi pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) rupanya terus menjadi persoalan yang serius di tingkat bawah. Sebab ternyata diindikasikan pemotongan dilakukan oleh oknum aparat Desa setempat dengan berbagai alasan. Seperti halnya yang dikeluhkan masyarakat Dusun Klompeng Desa Jenangger Kecamatan Batang-batang. Salah seorang warga Desa Jenangger ketika ditemui sejumlah wartawan di Gedung DPRD Sumenep, Kamis (08/01) mengaku kedatangannya bersama warga lainnya ke Gedung Dewan, yakni untuk melaporkan salah seorang aparat Desa setempat yang di duga melakukan pemotongan dana BLT yang diberikan langsung kepada masyarakat bulan Desember 2008 lalu. “Sebanyak 23 orang penerimah mengaku sama-sama di potong sebesar Rp.200 ribu oleh oknum tersebut sesaat setelah menerima BLT, dengan alasan akan diberikan kepada warga yang tidak menerima BLT,”ujar Sahlan. Sebenarnya persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan. Sebab yang rugi masyarakat bawah. Sebab ternyata potongan tersebut tidak ada realisasi diberikan kepada siapa. Seba masyarakat tidak ada yang menerimah pemebrian bagi-bagi uang BLT itu. Setelah ditemui Ketua Komisi D bersama anggotanya di ruang Komisi D DPRD Sumenep, Masyarakat Desa Jenangger kembali pulang dengan kecewa, sebab belum ada penyelesaian terkait kasus tersebut. Sementara Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Drs. KH. Kamalil Ersyat, M.Pd mengaku akan melakukan pertemuan lanjutan, untuk menghadirkan Kepala Desa Jenangger dan Camat Batang-Batang untuk dimintai keterangannya. Hal tersebut tegas Politisi PKB asal Batang-Batang ini, untuk mengetahui lebih jelas persoalan pemotongan yang sebenarnya. Sebab diindikasikan dari beberapa laporan masyarakat, memang banyak terjadi pemotongan BLT di bawah. Hanya saja tinggal keberanian masyarakat untuk melaporkan kepihak terkait. “Ini delema sekali, sebab ternyata masyarakat ada yang takut, bahkan ketika misalnya suami yang tidak mau menerimah atas potongan BLT oleh oknum, istrinya justeru diminta cap jempol oleh oknum tersebut mau,”ujar K. Ersyad. Jadi tegas Ersyat semua kalangan harus bersikap tegas terkait persoalan yang terjadi dibawah. Termasuk para Kades dan Camat. Sehingga ketika ada persoalan dibawah cepat segera dilakukan perbaikan. ( Ren, Esha )