PNPM-MP Desa Parsanga Masih Terkendala Administrasi
News Room, Sabtu ( 16/10 ) Pelaksanaan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PK2KP) berupa kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap III yang merupakan dana anggoaran tahun 2009 di Desa Parsanga, kali ini kembali mengalami hambatan, sehubungan masih terjadi persoalan administrasi yang belum terpenuhi. Askot Commudity Development (CD) Kabupaten Sumenep, Musfar Aries Eka, S.TP dalam rapat koordinasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Merpati Desa Parsanga tadi malam, Kamis (15/10) di Pendopo Balai Desa Parsanga mengungkapkan, sebenarnya dana BLM III 2009 itu sudah siap dicairkan, namun ketika akan dicairkan oleh relawan BKM masih terkendala tanda tangan aparat Desa yang setempat. “Jadi, BKM bersama para tokoh masyarakat dan para relawan lainnya nantinya bisa terus melakukan upaya koordinasi dengan perangkat Desa Parsanga, sehingga pelaksanaan pembangunan segera dapat dilaksanakan,”ujarnya. Sebab, tegas Musfar selama ini Desa Parsanga selalu terjadi persoalan dalam pencairan dana PNPM-MP, karena dianggap masih dianggap tidak layak pada Unit Peneglola Keuangan (UPK). Namun, sejak bulan September 2010 itu sudah bisa diselesaikan. Ketika dana BLM III 2009 yang sempat tertunda hingga saat ini, yang direncakan untuk kegiatan pembangunan lingkungan, sosial dan pelaksanaan program ekonomi berupa simpan pinjam terpaksa harus tertunda lagi. Sementara Sekretaris BKM Merpati Desa Parsanga mengaku akan terus berupaya melakukan pendekatan ke Pemerintahan Desa, sebab bagaimanapun pembangunan di Desa akan berjalan dengan baik, apabila juga bisa bersinergi dengan seluruh komponen yang ada, baik pemerintahan Desa dan masyarakat Desa pada umumnya. “Kami akan berupaya melakukan koordinasi kembali, sehingga harapan masyarakat untuk segera menikmati program yang sudah berlangsung sejak 2007 lalu di Desa kami ini betul-betul terwujud sesuai pengajuan yang dilakukan masyarakat,”ujarnya. Sebenarnya tegas Rahman, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan program kerja BKM Merpati yang baru dipilih sejak Pebruari 2010 lalu menggantikan pengurus BKM yang lama periode 2007-2009. Namun, dari awal bekerja, para relawan sudah harus menghadapi berbagai persoalan yang terjadi sebelumnya. Jadi, dampak dari persoalan tersebut masih menjadi benang hitam, kinerja BKM kedepan. Karena itu, pihaknya selalu berharap adanya upaya yang dilakukan fasilitator PNPM M Kabupaten maupun Askot Kabupaten, KBP (Kelompok Belajar Perkotaan) dan Tim terkait lainnya untuk menfasilitasi persoalan yang terjadi di Desa Parsanga. “Sebab, jika itu terus terjadi, jelas akan menghambat pembangunan Desa Parsanga secara keseluruhan, karena program pembangunan lainnya juga akan terkait dengan sukses tidaknya masyarakat Desa Parsanga dalam merespon program mulai dari pusat hingga daerah,”pungkasnya. ( Ren,Esha )
Berita Terbaru
