Pertamina Akan Klarifikasi Soal Konversi Migas Di Kepulauan
News Room, Selasa ( 10/05 ) Upaya yang dilakukan warga masyarakat kepulauan, khususnya pulau Sapeken yang meminta pemerintah agar tetap menyediakan minyak tanah bersubsidi pada sejumlah kepulauan yang belum sepenuhnya mendapat konversi migas, sepertinya masih harus sabar menunggu keputusan dari pusat. Bahkan, mengenai persoalan belum tuntasnya konversi migas di kepulauan masih akan dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Sebab, dari hasil pertemuan antara pihak Pertamina perwakilan Jawa Timur bersama pihak Eksekutif mulai dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, para Camat dan perwakilan Kepala Desa di Kecamatan Sapeken, Arjasa dan Kangayan, bersama dengan Komisi B DPRD Sumenep, belum ada kepastian, karena masih akan dilaporkan ke pusat. Seperti halnya dari pengakuan salah seorang perwakilan dari Pertamina, Dony Brilyanto kepada sejumlah wartawan usai mengikuti pertemuan di DPRD Sumenep tadi siang, Senin (10/05). Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui Kepala Desa dan Muspika serta Bagian Perekonomian, mengaku akan dikonsultasikan ke pimpinannya. “Hasil aspirasi ini akan kami klarifikasi dengan penanggung jawab penyaluran LPJ Rayon 1 Madura, apabila memang ditemukan berbagai bentuk manipulasi maupun lainnya tentu akan dilakukan langkah-langkah berikutnya,”ujarnya. Jadi, tegas Dony, pihaknya tidak bisa memberikan kebijakan dari hasil pertemuan saat ini. karena memang masih harus dilakukan klarifikasi dan melaporkan kepada pimpinannya. Bahkan, salah seorang penanggung jawab Di Bagian Mitan, Gunawan juga mengaku akan melaporkan perihal keinginan masyarakat kepulauan yang meminta subsidi mitan terus dilakukan. Sebab, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban terkait soal subsidi minyak tanah (mitan). Sementara dampak pencabutan suplai pasokan minyak tanah bersudsidi di Kecamatan Sapeken, membuat warga masyarakat harus menanggung rugi, karena banyak yang belum menerima paket perdana tabung gas elpiji, warga masyarakat harus membeli minyak tanah non subsisi yang harganya Rp. 14.000,00 per-liter. Disamping itu, kebutuhan minyak tanah di Kecamatan kepulauan tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga sebagai kebutuhan lampu penerang kapal nelayan saat menangkap ikan. Karena itu, pihaknya minta suplai minyak tanah bersubsi tetap dilakukan di Kecamatan kepulauan, untuk kepentingan masyarakat Sumenep yang berada di wilayah kepulauan. ( Ren, Esha )
Berita Terbaru
