• ADMIN
• 10-06-2010
• 427 Kali

Perlunya Singkronisasi Program Eksekutif Dan Legislatif

News Room, Kamis ( 10/06 ) Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi kinerja aparatur pemerintah, utamanya yang bersentuhan langsung kepada pelayanan masyarakat, baik di daratan maupun kepulauan di Kabupaten Sumenep, Komisi D DPRD memiliki inisiatif melakukan rapat singkronisasi bersama beberapa instansi yang menjadi konterpatnya. Hal tersebut dilakukan, agar ketika menjelang Rencana Keuangan Anggaran (RKA) dari Eksekutif tidak lantas kemudian banyak dicoret dan sebagainya. Sebab, ketika sudah dilakukan koordinasi sebelumnya, Komisi sudah tinggal menyetujui poin-poin kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan hanya tinggal menyesuaikan besaran anggaran terhadap program yang akan dilaksanakan. Salah seorang anggota DPRD Sumenep, Nur Asyur kepada sejumlah wartawan tadi siang, Kamis (10/06) mengungkapkan, dalam seminggu ini Komisinya memang mengundang sejumlah instansi yang menjadi konterpatnya. Hal itu sehubungan persiapan Eksekutif mempersiapkan RKA untuk kegiatan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) 2010. “Jadi, nantinya tidak ada kesan DPRD mencoret usulan dari Eksekutif, terkait dengan kegiatan yang direncanakan. Misalnya, dari usulan sebanyak 10 program, nantinya tidak menyimpang dari kegiatan tersebut,”ujarnya. Dijelaskan beberapa agenda program yang juga menjadi masukan dari masyarakat kepada DPRD Sumenep ketika melakukan kunjungan ke masyarakat, yakni pelayanan kesehatan. Salah satu contoh, jika sebelumnya kader Posyandu mendapat jasa pelayanan sebesar Rp.150.000,00, namun saat ini dipotong hanya Rp. 80.000,00, karena anggaran kurang memadai. Namun, saat ini kembali akan diusulkan untuk ditambah seperti sebelumnya, yakni Rp. 150.000,00, karena jasa kader Posyandu itu memang layak mendapat penghargaan sesuai pengorbanan yang dilakukan. Juga adanya penambahan dana transportasi bagi guru dan pelayan kesehatan di kepualuan. “Kami juga sudah membicarakan soal rencana bantuan mesin diesel, utamanya ke masing-masing Puskesmas di kepulauan, karena selama ini persoalan terjadinya pemadaman PLN sangat rentan terjadi,”jelas anggota Dewan asal kepulauan Sapeken ini. Lebih lanjut Nur Asyur menegaskan, singkronisasi rencana program dari Eksekutif untuk dibahas bersama Legislatif itu penting dilakukan, tidak hanya untuk kegiatan PAK tahun ini. Namun, nantinya untuk membahas APBD tahun-tahun berikutnya juga penting dilakukan seperti itu, sehingga beberapa program kegiatan yang direncanakan dapat terwujud sesuai harapan bersama. ( Ren, Esha )