Perlu Peningkatan Belanja Publik Dalam APBD Tahun 2012
News Room, Kamis ( 01/12 ) Untuk mengefektifkan pelaksanaan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2011, yang saat ini mulai dibahas oleh Panitia Anggaran (Panggar) di DPRD Sumenep, perlu dilakukan peningkatan belanja publik agar tidak terkesan APBD justru banyak dipergunakan untuk belanja pegawai saja. Hal tersebut diungkapkan salah seorang anggota Panggar DPRD Sumenep, AF. Hari Ponto, SH kepada wartawan di Gedung Dewan Sumenep, Kamis (01/12). Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan pembelanjaan untuk publik, tentu harus mengurangi pembelanjaan lainnya yang dinilai kurang efektif dan dianggap kurang berpihak kepada masyarakat. “Misalnya saja mengurangi biaya operasional mobil dinas, mengurangi tunjangan tidak langsung bagi pegawaian dan lain-lain yang berkenaan dengan belanja pegawaian.”Ujarnya. Sebab, persentase dalam APBD untuk belanja pegawaian sangat tinggi hingga mencapai 70 persen dari total anggaran. Disamping itu, harus terus dipacu soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 30 persen, sehingga akan meningkatkan APBD Kabupaten Sumenep yang hanya sekitar Rp. 1,2 trilyun. Jadi, dalam penganggarannya nanti harus betul-betul rasional karena, dengan pengurangan belanja pegawai nantinya, apabila ada yang keberatan harus diungkapkan alasan keberatannya dengan jelas dan mendasar. “Yang jelas kita menginginkan dengan adanya peningkatan APBD juga diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya belanja pegawainya yang naik, sehingga akan banyak disorot masyarakat.”Pungkasnya. ( Ren, Fery )
Berita Terbaru
