• ADMIN
• 22-05-2009
• 700 Kali

Pengiriman Blanko Terlambat, Pengurusan KTP Tersendat

News Room, Jum’at ( 22/05 ) Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), memaksa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), pada tahun 2009 ini, bakal melakukan sosialisasi secara marathon. Namun, kendala yang paling sulit dihadapi, terkait pelayanan pengurusan KTP, yakni terbatasnya blanko, baik KTP, KK maupun Akte Kelahiran. Seandainya, blanko tersebut langsung dikirim dari pusat, maka dipastikan tidak akan memberatkan kepada petugas Dispendukcapil. ”Jadi, kendala utama dalam pelayanan KTP ini, yang menyebabkan lamanya pengurusan KTP, sebetulnya hanya terletak pada blanko saja. Sampai triwulan II ini, persediaan blanko KTP hanya tersisa sekitar 5.000 lembar, sedangkan pemohon setiap harinya banyak,”kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. H. Suud Suganda, M.si pada wartawan dikantornya, Jum’at (22/05). Ia menjelaskan, dengan keterlambatan pengiriman blanko ini, masyarakat langsung menduga petugas Dispendukcapil telah melakukan permainan (kong-kalikong) mempersulit pengurusan KTP. ”Kami tidak ada niatan untuk menyulitkan masyarakat mengurus KTP, sebab, kamipun masih mencari solusi dari permasalahan ini, apalagi fakta yang ada, jumlah kesadaran masyarakat ber-KTP masih rendah,”ujarnya. Sesuai data yang ada, jumlah masyarakat di Kabupaten Sumenep yang wajib ber-KTP sebanyak 883.124 orang. Sementara, jumlah masyarakat yang telah ber-KTP hingga bulan April 2009 lalu, sebanyak 270.183, atau sekitar 30,59 persen. ”Jumlah ini menunjukkan kalau kesadaran masyarakat untuk ber-KTP masih rendah. Mereka hanya mengurus KTP kalau sudah betul-betul dibutuhkan. Padahal, KTP manfaatnya sangat besar. Misalnya, kalau seseorang kecelakaan dan meninggal dunia, namun tidak mengantongi KTP, maka jenazahnya sulit teridentifikasi,”katanya menambahkan. H. Suud Suganda mengaku belum berani memberlakukan pengurusan KTP secara kolektif. Karena, pihaknya masih akan gencarkan sosialisasi ke masing-masing Kecamatan. Sebab, bukan hanya masyarakat Desa saja yang masih rendah kesadarannya untuk ber-KTP, tapi masyarakat kota pun juga masih rendah. ”Makanya kami tidak bisa merencanakan target untuk pengurusan KTP bisa mencapai 50 persen, karena dirasa sangat sulit. Tapi, kami tetap berusaha dengan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya KTP,”ungkapnya. ( Nita, Esha )