Penanganan Kemiskinan Harus Dilakukan Bersama-sama
Sumenep-Kominfo News Room : Penanganan program pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersama-sama antara Pemerintah pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat. Selain itu, harus juga diimbangi dengan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah serta semua elemen masyarakat, sehingga target penurunan kemiskinan akan cepat tercapai. Demikian dikatakan Gubernur Jawa Timur, H. Imam Utomo saat Launching Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM Mandiri P2KP) Jawa Timur, di Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeprop) Jatim, Jumat (15/06) kemarin. Dengan koordinasi pengelolaan yang optimal, maka program penanggulangan kemiskinan akan bisa tepat sasaran dari tujuan diprogramkan, pada September 2000 Indonesia pernah menandatangai kesepakatan global yang diberi nama Millenium Development Goal’s (MDG’s) bersama 189 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu bunyi kesepakanan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sebesar 50 prosen pada akhir 2015. “Untuk mendukung kesepakatan agar cepat berhasil, maka diperlukan kerja keras dan koordinasi kerjasama yang baik antara Pemerintah pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat,†ujarnya. Sampai tahun 2006, angka kemiskinan di Jatim mencapai 24,6 prosen dan angka pengangguran 7,9 prosen. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran ini merupakan tantangan bersama bagi semua pihak yang harus terkurangi pada tahun 2009. Lumbung kemiskinan dan pengangguran Jatim terdapat di 8.400 Desa/Kelurahan, dimana 1.801 Desa di antaranya merupakan Desa merah, artinya Desa tersebut jumlah kemiskinan dan penganggurannya cukup tinggi. Untuk mengatasinya, sejak 2002 hingga sekarang telah dilaksanakan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardu-Taskin) khususnya di Desa merah. Hasilnya, sampai dengan 2006 dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran sebanyak 1.680 desa dari 1.801 desa merah dengan menelan dana dari APBD Jatim sekitar Rp. 244,272 milyar. Pada 2006, juga telah diluncurkan kebijakan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM (PAM-DKB). Program tersebut untuk penyelamatan masyarakat miskin sebagai akibat dampak kenaikan harga BBM dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 761,5 milyar dengan rincian Rp. 425 milyar dari APBD Jatim dan Rp. 336,5 milyar dari sharing program pemerintah Kabupaten/Kota. Pada 2007, melalui Program Gerdu-Taskin Pemprop Jatim juga telah menganggarkan dana sebesar Rp. 43,67 milyar untuk pengentasan dan mengurangi pengangguran yang tersebar di 206 Desa di Kabupaten/Kota. Untuk pelaksanaan Program P2KP sendiri, di Jatim telah dilaksanakan sejak 2000-2006 dengan alokasi dana yang dikeluarkan sudah mencapai Rp. 218,950 milyar, dengan cakupan lokasi tersebar di 968 Desa/Kelurahan di 26 Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pelaksanaan Program PNPM Mandiri P2KP pada 2007 difokuskan di 898 Desa/Kelurahan di 27 Kabupaten/Kota dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 220,50 milyar dari hasil sharing dengan pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 31,650 milyar. Disamping alokasi dana dari PNPM Mandiri P2KP, pada 2007 pemerintah pusat juga memberikan reward atas komitmen penanggulangan kemiskinan kepada Kota Batu, Jombang, Pamekasan, Sumenep, dan Banyuwangi berupa Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Program Paket) sebesar Rp. 4 hingga 7 miliar per Kabupaten/Kota. Kedepan, besarnya alokasi dana penanggulangan kemiskinan yang telah disediakan pemerintah harus bisa diimbangi dengan koordinasi antara pemerintah pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, begitu pula koordinasi antar program penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Pemprop Jatim juga mengucapkan terima kasih kepada Departemen Pekerjaan Umum khususnya Dirjen Cipta Karya yang dalam pelaksanaan P2KP telah mampu memfasilitasi kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Sosial, Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun pihak-pihak lain. Fasilitasi ini, di tingkat masyarakat telah memberikan kontribusi penguatan kepada kelembagaan yang dibentuk di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dirjen Cipta karya Departemen Pekerjaan Umum RI, Ir. Agus Wijanarko mengatakan, dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri P2KP khusus di Jatim diharapkan bisa sukses dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan program PNPM merupakan program andalan untuk penanggulangan kemiskinan baik di perkotaan dan pedesaan. Program ini akan dilaksanakan berkelanjutan mulai 2007 hingga 2009 nanti. Mulai 2007, jangkauan PNPM Mandiri P2KP akan diperluas di 6.400 BKM yang ada di Indonesia dan 968 BKM di Jatim dengan kucuran dana mencapai Rp. 218 milyar. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat BKM di perkotaan. Kepala Dinas Pemukiman Jawa Timur, Ir. Chairul Jaelani mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan bukan saja tanggung jawab pemerintah saja, tetapi diharapkan masyarakat ikut menjadi stakeholder terdepan dalam menangani masalah ini. Pada acara ini juga diserahkan sertifikat BLM program paket tahun kedua oleh Gubernur Jatim kepada Bupati Malang, Pasuruan, Gresik, Situbondo, dan Walikota Malang. Selain itu, juga dilaksanakan MoU program paket antara Dirjen Cipta Karya dengan Walikota Malang dan Batu, Bupati Sumenep, Pamekasan, Jombang dan Banyuwangi. ( JNR, Esha )
Berita Terbaru
