Media Center, Rabu ( 03/05 ) Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur menargetkan eleminasi penyakit malaria pada 2019.

Hingga saat ini, Dinkes bersama stakeholder terus berupaya menekan penyebaran penyakit malaria. Kepala Dinkes Jatim, Kohar Hari Santoso mengatakan sebuah provinsi bisa dikategorikan bebas malaria jika semua kabupaten/kota sudah mendapat sertifikat eliminasi Malaria. Berselang dua tahun setelah mendapat sertifikat dan benar-benar tidak ada lagi kasus malaria, predikat provinsi eleminasi malaria baru bisa dikantongi.

“Untuk memenuhi target eleminasi malaria maka semua kabupaten/kota di Jawa Timur harus mendapatkan sertifikasi eliminasi Malaria tahun ini. Berdasarkan data, hanya Kabupaten Trenggalek yang belum eliminasi,” tuturnya, Rabu (3/5) di Dinkes Jatim.

Ia mengungkapkan, pada periode Januari – Maret 2017 di seluruh kabupaten/kota hanya ditemukan sebanyak 65 kasus. Kasus-kasus tersebut merupakan penyakit malaria impor atau penularan orang dari provinsi lain yang datang ke Jawa Timur. Hingga saat ini, Dinkes Jatim belum menemukan kasus malaria dengan kategori penularan setempat (indigenous) atau penyakit malaria yang berasal dari Jawa Timur sendiri.

Lebih lanjut, dijelaskannya, kasus indigenous di Jawa Timur terakhir di tahun 2014, ditemukan sebanyak 80 penderita atau 13,3 persen dari total kasus 2014 yaitu sebanyak 608 penderita malaria. Kejadian malaria indigenous di Pulau Sadulang dan Pulau Samar, kedua pulau tersebut masuk wilayah Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinkes Jatim, tahun 2015 jumlah penderita malaria sebanyak 282 penderita malaria impor, tidak ditemukan adanya malaria indigenous, dengan kematian sebanyak 1 orang. Sedangkan 2016 ditemukan penderita malaria sebanyak 334 orang dengan kematian sebanyak 3 orang, semua kasus yang ditemukan adalah malaria impor. ( MCJatim,non-luk,eyv )