PEMKAB SUMENEP MINTA JAJARANNYA UNTUK MENJAGA DAERAH TETAP KONDUSIF
Sumenep-Infokom News Room : Bupati Sumenep, Drs. Endro Siswantoro, M.Si meminta jajarannya, utamnya di tingkat Kecamatan untuk memantau aktivitas pengusaha didaerahnya, jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan. Sebab, salah satu indikator kelangkaan BBM belakangan ini disebabkan adanya penyelundupan, pengoplosan serta penyalahgunaan BBM. Buktinya, disalah satu daerah pelakunya telah ditangkap, karena melakukan pengoplosan minyak. Demikian diungkapkan Bupati Sumenep, ketika menggelar Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas dan Camat sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Jawa Timur tentang penghematan energi di Kantor Bupati Sumenep, Senin (18/07). Disamping itu, kenaikan harga import BBM yang luar biasa dewasa ini, juga merupakan salah satu penyebabnya. Untuk itu Bupati meminta jajarannya, agar mengambil kebijakan pengurangan listrik dan pemakian AC serta BBM untuk mobil dinas. Bahkan masing-masing instansi untuk menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat, sedangkan bagi instansinya di Kecamatan diharapkan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, Kepala Desa dan BPD, agar suasana Desa tetap kondusif, apalagi Pemerintah Daerah dalam beberapa waktu lalu dapat menggelar dua agenda penting, yakni Pilkada dan MTQ XXI dengan baik dan sukses, sehingga suasana yang kondusif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Menyikapi kelangkaan BBM itu, pemerintah pusat menurut Bupati, saat ini sedang mengkaji langkah alternatif yang akan diambil, apakah akan merevisi subsidi BBM 2005 atau alternatifnya menaikan harga BBM secara menyeluruh, atau naiknya BBM itu terbatas. Atau kemungkinannya, pemerintah pusat akan menekan pengurangan BBM untuk kendaraan pribadi atau menaikan pajak kendaraan bermotor dan adanya parkir berlangganan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, H. Fen A. Effendi Said, SE, M.Si, MM menyampaikan hasil pertemuannya dengan Gubernur Jawa Timur dan Komonitas Intelegen Pusat Post Wilayah Jatim. Dikisahkan Sekda, dalam pelaksanaan Pilkada yang lalu, bahwa 11 Kab/Kota tidak ada masalah dan berkasnya sudah dalam proses ke Mendagri untuk mendapatkan Surat Keputusan. Hanya saja Kabupaten Banyuangi, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik masih bermasalah, karena tahapan Pilkada tersebut dinilai bermasalah. Bahkan menurut Sekda, pelaksanaan Pilkada itu sudah menjadi issue sentral, dimana saat pelaksanaan Pilkada, suasananya tetap kondusif, namun ketika KPUD akan mengumumkan hasilnya, ternyata hasil tersebut menuai aksi protes, baik dari kalangan DPRD maupun masyarakat. Oleh karenanya, aksi protes tersebut ditengarai melibatkan beberapa pihak, maka agar suasana yang kondusif di Kabupaten Sumenep ini tetap terpelihara, Sekda meminta jajarannya, khususnya ditingkat Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi dengan semua pihak. ( Yasik, Esha )
Berita Terbaru
