News Room, Jumat (06/05) Pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya untuk meminta jatah khusus minyak bersubsidi setalah pelaksnaan konversi minyak tanah ke gas elpiji diwilayah kepulauan. Kepala Bagian Perekonomian Seketariat Daerah Kabupaten Sumenep Saiful Bahri mengatakan, pihaknya memang terus berupaya agar jatah khsuus minyak bersubsidi setalah konversi minyak tanah ke gas elpiji disuplai ke kecamatan di kepulauan, sebab hingga saat ini jatah khusus minyak tanah bersubsidi di kepulaun tidak direaliasikan. Sesuai surat secara resmi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang intinya warga di sembilan kecamatan kepulauan di Sumenep tetap akan dipasok minyak tanah bersubsidi dengan jatah maksimal 761 ribu liter per bulan. Namun ternyata hingga saat ini belum ada realiasasinya, sehingga masyarakat kepulauan haru membeli minyak tanah non subsidi. “Kita sudah berusah maksimal untuk wewujudkan realiasinya seperti melayangkan surat pada instansi terkait dan meminta pada Komisi VII untuk memfasilitasi dengan pihak-pihak terkiat, tapi upaya itu belum membuahkan hasil.”tegasnya. Syaiful Bahri menyatakan, kebutuhan minyak tanah bersubsidi di wilayah kepulauan tidak hanya untuk kepentingan memasak, namun juga sebagai bahan bakar sarana penerangan di rumah akibat keterbatasan aliran listrik, dan di perahu ketika menangkap ikan di laut. Pasokan jatah khsusus minyak tanah bersubsidi pasca pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji sebanyak 761 ribu liter untuk sembilan kecamatan dikepulauan yakni Masalembu, Sapeken, Kangayan, Arjasa, Raas, Gayam, Nonggunong, Giligenting, dan Talango. ”Warga di sembilan kecamatan kepulauan di Sumenep memang mengajukan aspirasi kepada pemerintah daerah supaya tetap ada pasokan minyak tanah bersubsidi pascapelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji di wilayah tersebut.”ungkapnya. (Yasik, y02k)