PEMBINAAN TERHADAP MARAKNYA PORNOGRAFI
Sumenep-Infokom News Room : Meski Badan Sensor Film (BSF) telah berdiri, namun keberadaan serta kinerjanya tidak berjalan secara efektif dalam membendung laju tayangan film maupun informasi. Sebab beredarnya film yang dirasa masih tidak sesuai dengan nilai kultur masyarakat, buktinya berkembangnya produksi liar yang menghasilkan berbagai film pornografi maupun pornoaksi makin pesat dewasa ini. Penegasan ini disampaikan Ketua Tim Kelompok Kordinasi Perfilman Daerah (KKPD) Dan Badan Pembinaan Radio Siaran Non Pemerintah (BPRSNP), Drs. H. Abdul Muiz, MM ketika memberikan pengarahan kepada pengusaha rental, Guru dan para Jupen Infokom di Aula Kantor Dinas Infokom Kabupaten Sumenep, Kamis (14/10). Menurut Ketua Tim KKPD yang juga Wakil Bupati,Tim KKPD dan BPRSNP selama bulan Ramadhan akan melakukan operasi VCD bajakan dan VCD Porno yang disewakan diberbagai rental, sebagai salah satu sumber terciptanya pornografi dan pornoaksi di daerah ini. Diakui pula, jika beberapa tahun lalu, dalam setiap operasi pihaknya mengedepankan pembinaan dibandingkan penertiban, akan tetapi untuk tahun ini diharapakn Tim Operasi lebih meningkatkan langkah penertiban dengan kata lain, 20 % pembinaan dan 80 % penertiban. â€Jika tahun 2002 kebijakan lebih mementingkan pembinaan, maka tahun ini pembinaannya hanya 20 % dan penertiban 80 %, untuk itu dalam waktu dekat akan diadakan operasi penertibanâ€, tegas Wakil Bupati. Dijelaskan pula, bahwa era globalisasi dengan mudahnya masyarakat menangkap informasi yang memiliki dampak negatif terhadap pola kehidupan masyarakat, terutama tanyangan film negara luar dapat dengan mudah kita simak di media layar lebar. Padahal secara kultur, tayangan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat, sehingga implikasi negatif timbul ditengah masyarakat dengan maraknya pornografi dan pornoaksi. â€Sebagian besar tayangan yang berbaur budaya barat dengan mudah kita simak, sehingga secara langsung berpengaruh pada pola pikir dan kehidupan masyarakatâ€, tegasnya. Sementara Kapolres Sumenep, AKBP Drs. Djamaluddin yang diwakili Kabag Bina Mitra, AKP Hamzah menerangkan, bahwa pihaknya sangat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep, namun pihaknya lebih menginginkan pembinaan untuk menciptakan bulan puasa yang kondusif. ( Yasik, Esha )
Berita Terbaru
