Pembangunan Infrastruktur Rusak, Harus Ada Pengawasan Masyarakat
News Room, Jumat ( 03/05 ) Dari hasil pelaksanaan reses yang dilakukan masing-maisng anggota DPRD Sumenep, minggu kemarin mayoritas keluhan masyarakat khususnya dibidang infrastuktur yang ada di pedesaan. Mulai dari jalan rusak yang perlu dibenahi, jalan belum beraspal, becek dan sebagainya. Hal tersebut diakui Ketua Komisi C DPRD Sumenep, AF. Hari Ponto, SH kepada News Room, Jumat (03/05). Menurutnya, hampir seluruh anggota DPRD mendengar langsung keluhan dari masyarakat terkait berbagai keluhan dibawah. “Jadi itu perlu ditindak lajuti bersama oleh masing-masing Satker untuk kembali melakukan pembenahan infrastruktur utamanya di Desa-desa,”ujarnya. Misalnya dengan memperbaiki infrastruktur yang sudah lama rusak dan membangun infrastruktur baru yang selama ini belum tersentuh. Seperti halnya yang hanya ada jalan makadam, sehingga perlu untuk segera diteruskan dengan pengaspalan dan semacamnya. Menurut Politisi Partai Golkar ini, berharap komitmen dari para rekanan yang melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumenep, khsusunya di daerah yang sulit dengan pengawasan agar tetap memperhatikan kualitasnya, sehingga tidak cepat rusak yang mengakibatkan masyarakat kecewa. Sebab, infrastruktur sangat dibutuhkan untuk sarana perekonomian masyarakat untuk mengangkut hasil bumi dan sebagainya. Bahkan, dengan adanya pelaksanaan pembangunan melalui dana APBN seperti PNPM harus pula ada pengawasan dari masyarakat. Sebab, yang melaksanakan dan mengawasi juga dari masyarakat sendiri yang harus proaktif terhadap pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Bahkan, Kabupaten Sumenep juga ada beberapa pelaksanaan pembangunan infrastuktur yang dilaksanakan melalui Pokmas, seperti jalan, gorong-gorong, saluran drainase, pembangunan gedung sekolah dan sebagainya. “Jadi, ini harus mendapat pengawasan ketat dari masyarakat, sehingga hasilnya akan lebih maksimal dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”pungkasnya. ( Ren, Esha )
Berita Terbaru
