PEMBAHASAN RAPBD 2006 DIARAHKAN PADA PENINGKATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Sumenep-Kominfo News Room : Pembahasan RAPBD tahun 2006, saat ini telah memasuki tahap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumenep. Mayoritas ke lima Fraksi itu menginginkan arah APBD tahun ini benar-benar demi meningkatkan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah peningkatan pembangunaan masyarakat dibidang pendidikan dan kesahatan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) melalui juru bicaranya, Miftahur Rahman menuturkan, dari 5 agenda prioritas pembangunan, untuk bidang pendidikan sebesar 19,79 prosen, naskahnya sudah memenuhi ketentuan UUD 1945 hasil Amandemen, dimana anggaran pendidikan disyaratkan minimal 20 prosen dari APBN dan APBD, namun pihaknya meminta anggaran pendidikan ini disajikan prosentase yang riil, baik belanja diluar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan. Dengan prosentase tersebut akan juah lebih baik bila mana ditampilkan secara trasnparan, dibandingkan dengan menampilkan angka prosentase. Sedangkan Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui juru bicaranya, AF. Hari Pontoh, SH, MM menginginkan program pendidikan dasar agar kegiatannya tidak hanya diarahkan pada pembinaan, sosilasiasi saja, akan tetapi diganti dengan agenda baru, seperti biaya pemberian materi buku pokok pelajaran SD dan SMP, hal ini untuk membantu meringankan beban orang tua siswa kurang mampu. Sementara Fraksi Perjuangan Reformasi Ummat (FPRU) dengan juru bicaranya, Ir. Bambang Prayogi, untuk meningkatkan proses belajar mengajar, sebaiknya perlu dilakukan regrouping sekolah, sebab pihaknya mencermati masih ada sekolah yang muridnya sedikit. Disamping itu, pihaknya menyambut positif pemberian bantuan dana ke Perguruan Tinggi (PT), hanya saja pihaknya berharap bantuan dana tersebut ditambah, mengingat PT itu merupakan salah satu lembaga akademis dalam pembangunan bangsa, selian itu mencarikan solusi terbaik bagi anak putus sekolah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melaui juru bicaranya Drs. H. Syaiful Ghozi, M.Si menjelaskan, anggaran pendidkan yang masih dibawah 20 prosen hendaknya realisasinya dilakukan secara murni, tanpa mengangarkan dana pembiayaan aparatur, hal itu untuk memberikan pola dan sistem yang efektif untuk mengangkat kwalitas pendidikan masyarakat. ( Yasik, Esha )
