• ADMIN
• 21-08-2009
• 572 Kali

Pelantikan 50 Anggota DPRD Diwarnai Aksi Demo

News Room, Jum’at ( 21/08 ) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan 50 anggota DPRD Sumenep periode 2009-2014, yang digelar hari Jum’at (21/08) pagi, di Pendopo Agung Sumenep, diwarnai aksi demo dari Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kabupaten Sumenep. Ketatnya pengamanan menuju lokasi pelantikan, yang dibagi menjadi 3 ring, membuat para aktivis hanya bisa melakukan orasi di luar garis yang merupakan ring 3. Mereka meminta anggota DPRD yang baru dilantik, agar tidak menyetujui pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Koordinator (Korlap) aksi, Sutomo Adi mengatakan, sudah selayaknya BPWS yang dibentuk Presiden tersebut ditolak. Karena, dinilai tidak menghargai masyarakat Madura, khususnya Kabupaten Sumenep, dan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti halnya Otonomi Daerah (Otoda). ”Kami harapkan, agar anggota DPRD yang baru ini, secara tegas menolak dan tidak menyetujui pembentukan BPWS. Sebab, kalau anggota dewan ternyata menyetujui BPWS, otomatis anggota dewan juga menolak terhadap Otonomi Daerah,” terangnya. Sutomo, yang merupakan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep itu menjelaskan, pihaknya sangat keras menolak pembentukan BPWS, selain akan membuat masyarakat Madura dimarjinalkan di daerahnya sendiri. Bahkan, dengan adanya BPWS nantinya semua kekayaan yang ada di wilayah Madura termasuk Sumenep, akan dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui BPWS. ”BPWS harus dibubarkan. Karena, juga dianggap akan berdampak negatif terhadap sistem birokrasi yang ada di pemerintahan Madura, kemudian akan membuka kran konflik dan bentuk tindak pidana korupsi lainnya, serta dinilai melanggar Otonomi Daerah,”katanya. Aksi tersebut dilakukan BEM se Kabupaten Sumenep, yang merupakan gabungan dari BEM Unija, BEM STKIP, BEM STITA, BEM STIA, BEM IDIA, dan BEM STIKA. ( Nita, Esha )