Sumenep-Infokom News Room : Maraknya indikasi pungutan liar Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh oknum perangkat Desa kepada masyarakat penerima BLT, mendapat reaksi dari Komisi D DPRD Sumenep. Bahkan komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini berkeinginan agar Wakil Rakyat bersikap tegas jika menemukan oknum melakukan pungutan liar itu. Ketua Komisi D DPRD Sumenep KH. Imam Khasyim, SH saat dikonfirmasi News Room di ruang kerjanyaJum'at (21/10) menjelaskan pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan surat ke Ketua DPRD, agar pimpinan Dewan itu memberikan rekomendasi, baik kepada komisi maupun Eksekutif. Tujuan rekomendasi itu untuk menindak lanjuti berbagai informasi yang berkembang, tutur KH. Imam Khasyim dan apabila terbukti, sejatinya eksekutif memberikan tindakan tegas terhadap oknum perangkat Desa yang telah melakukan pungutan liar tersebut. KH. Imam Khasyim menambahkan, Komisi D berharap Badan Pusat Statistik (BPS) dan perangkat Pemerintahan Desa dalam melakukan pendataan KK miskin hendaknya melaksanakan secara selektif sesuai dengan indikator yang telah ditentukan Pemerintah . Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Sumenep Drs. Kamalil Ersad menyayangkan adanya pungutan liar tersebut, sebab PKPS BBM Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diprogramkan Pemerintah itu jelas ditujukan bagi masyarakat KK miskin, sehingga pihaknya menyesalkan adanya indikasi pungutan liar oleh Perangkat Desa dengan alasan pungutan liar untuk diberikan kepada KK miskin yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan dana BLT. ( Yasik, Im )