Media Center, Rabu ( 10/01 ) Pemerintah Kabupaten Sumenep mengintruksikan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk secepatnya memproses pelaksanaan program pembanguunan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2018. Itu dilakukan agar pelaksanaan program masing-masing OPD bisa dilaksanakan sejak awal tahun.
“Saya harapkan pekerjaan program pembangunan masing-masing OPD, terutama proyek yang nilainya Rp. 500 juta keatas, supaya pelaksanaan lelang dilakukan secepatnya bulan ini, agar tidak ada kontrak pekerjaan yang berakhir di bulan Desember 2018,”kata Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si, Rabu (10/01).
Bupati menyatakan, berdasarakan laporan masing-masing pimpinan OPD hingga saat ini, hanya 3 instansi, yakni Dinas PU siap melaksanakan lelang proyek Januari ini. Karena itu, diharapkan OPD lain yang memiliki program pekerjaan melalui lelang untuk secepatnya memporoses pelaksanaannya.
Pihaknya menginginkan pelaksanaan program pembangunan APBD 2018 dimulai sejak awal bulan, agar roda perekonomian masyarakat terus berjalan secara berkesinambungan, karena uang terus berputar di Sumenep.
“Jika proyek pembangunan di APBD mulai awal tahun, tentu saja roda perekonomian masyarakat terus berjalan di Sumenep. Jadi, saya instruksikan OPD segera melakukan proses pelaksanaan programnya secepatnya, dan tidak boleh ada kontrak berakhir di akhir tahun,”imbuhnya.
Ia mengungkapkan, pimpinan OPD harus memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan, manakala pekerjaannya tidak mencapai target triwulan, jangan sampai ada pelaksana yang tidak mendapat sanksi.
”Laksanakan ketegasan sanksi kepada semua pelaksana kegiatan, bila target triwulan tidak tercapai, sehingga wajib semua OPD memebrikan sanksi, dan jangan ada OPD yang tidak memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang gagal mencapai target triwulun,”pungkasnya.
Bupati menambahkan, pimpinan OPD juga melakukan forum komunikasi dengan elemen masyarakat, untuk mendapatkan masukan tentang persoalan kekinian yang terajdi ditengah-tengah masyarakat, sehingga bisa menjadi bahan penyusunan program selanjutnya, sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya.
“Saya juga tekankan pimpinan OPD sering menggelar komunikasi dengan elemen masyarakat, agar mengetahui kebutuhan masyarakat dan persoalannya. Bahkan, juga membangun koordinasi antara pimpinan OPD untuk menciptakan kebersamaan dalam pembangunan masyarakat Sumenep,” pungkasnya. ( Yasik, Esha )